Epicooler Australia Reviews 2025 The Renter's Guide to Plug-and-Play Portable Cooling When Landlords Limit AC Options!

[Parno Pemilik Lapak 0]

BOGOR—Ditjen Pajak menargetkan kewajiban penyerahan data yang berkaitan dengan perpajakan bisa direalisasikan tahun depan.

 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan data-data yang didapatkan Ditjen Pajak dari masyarakat tersebut akan membantu pengawasan atas badan usaha dan perorangan yang selama ini belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

 

“Prinsip yang dianut selama ini kan self-assessment, seharusnya dalam prinsip tersebut otoritas fiskal juga punya data sendiri agar tahu kalau wajib pajak tidak jujur. Data ini bisa membantu kami,” ujarnya, Rabu (20/6).

 

Dia mencontohkan Ditjen Pajak bisa memanfaatkan data milik PT PLN (Persero) PT Telkom Tbk (Persero) dan PT Pelindo sebagai bahan pembanding data yang diserahkan wajib pajak.

 

“Kami sangat butuh informasi dari BUMN karena transaksi ekonominya luas sekali, melalui BUMN bisa dapat informasi dan data mengenai wajib pajak yang belum bayar pajak,” kata Fuad.

 

Dia menjelaskan pada 2010 Ditjen Pajak memperkirakan ada 35 juta orang pribadi dan 6 juta badan usaha yang berpotensi sebagai pembayar pajak tetapi belum terdaftar.

 

Fuad mengatakan baru sekitar 500.000 badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dari 12, 9 juta badan usaha yang menurut BPS berdomisili tetap.

 

Sekitar 90% dari total penerimaan pajak penghasilan badan pada 2010 yang mencapai Rp300 triliun disumbangkan oleh 100.000 badan usaha, sedangkan 90% dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dibayar oleh 2—3% dari 9 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

 

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dedi Rudaedi mengatakan Ditjen Pajak telah siap dengan infrastruktur untuk menghimpun dan mengolah data dari masyarakat.

 

Data dari masyarakat akan diolah di Kantor Pengolahan Data Eksternal yang kemudian bisa digunakan sebagai pembanding data yang diserahkan wajib pajak kepada Ditjen Pajak.

 

“Sekarang tinggal menunggu PMK-nya, kami ingin tahun depan jalan. Jika sudah ditentukan data jenis apa saja, insitusi pemilik data harus melaporkan data tersebut secara periodik,” katanya.

 

Dedi menambahkan institusi tersebut juga harus bersedia menyerahkan data tambahan sesuai dengan permintaan Ditjen Pajak. (bas)

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA >>>

 

• G-20: Euro Area Vows to Defend Its Currency
   
  
• Obama Confident Europeans Will Resolve Debt Crisis
   
  
• OTORITAS JASA KEUANGAN: Muliaman D.Hadad Terpilih Jadi Ketua 
   
  
• Palm Oil Surges Most In 19 Months As Dry Weather Boosts Soybeans
   
  
• JASA MARGA: Bangun Jalan Layang Cimanggis—Senayan
   
  
• UEFA Confirms ISRAEL As Host Of U21 Euros In 2013
   
  
• POPULARITAS PARTAI DEMOKRAT Merosot, Anas Urbaningrum & Andi Mallarangeng Diminta Mundur 
   
  

 

 

ARTIKEL KABAR24 >>>

 

•  
  
• ASTAGA! SHIA LABEOUF bugil di video musik sigur ros
  
• ITALIA APES, Tanpa Chiellini Hadapi Inggris!
  
• ANDA IKUT TARUHAN? Jangan Lupa Tim Spanyol Masih Favorit
  
• WAH, BEGADANG SELAMA PIALA EROPA Bisa Bikin Badan Gemuk Lohhh
  
• BALOTELLI MEMANG BINTANG, Tapi Dia Harus Belajar Terima Kritikan
  
• Pekerja Outsourcing PLN Ancam Aksi Mogok Nasional
  
• HEBOH KONDOM: Menkes Diolok-Olok Jadi Menkon
  

 

Sumber