Harta Elon Musk Rp12 Ribu T, Empat Kali Pendapatan RI di APBN 2025

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Adanya konsolidasi internal,itulah yang diinginkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad yang baru saja terpilih.Muliaman menjelaskan, sebagai gabungan dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK harus melakukan konsolidasi internal yang lebih baik lagi agar ke depan, lembaga yang mengawasi lembaga keuangan dan pasar modal tersebut bisa lancar.

 

"Dengan latar belakang kultur yang berbeda dan teknik pengawasan berbeda menurut saya perlu konsolidasi. Konsolidasi internal ini untuk menjamin masa transisi yang baik tentu saja menjadi salah satu prioritas,"ungkap Muliaman ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

 

Muliaman melanjutkan, sebagai lembaga yang besar, masa transisi OJK harus berjalan dengan baik.

 

"Jadi harus dipastikan selama masa transisi kegiatan pengawasan tetap berlangsung secara normal dan wajar. Kepastian kelangsungan berbagai macam kebijakan berjalan normal sehingga tidak mendistrupsi stabilitas industri keuangan nasional yang sekarang sudah ada," papar dia.

 

Selain itu, ke depan, Muliaman menginginkan kegiatan pengawasan yang lebih terintegrasi dan tidak sektoral seperti yang dipahami sekarang ini.

 

"Ya semua ter-cover dalam radar pengawasan sehingga beberapa kasus yang menjadi concern masyarakat sebelumnya sehingga bisa di minimalisasi. Dengan demikian integrasi ini memerlukan banyak hal, termasuk integrasi dan harmonisasi berbagai macam aturan dan pengawasan," tuturnya.

 

Di sisi lain, menurutnya,ada dua karakteristik yang menjadi pilar dalam OJK yang harus diperhatikan yaitu dilandasi semangat prudential kepada lembaga keuangan yang mengelola dana seperti bank, asuransi, dana pensiun.

 

Sedangkan pengaturan pasar modal yang sedikit berbeda, Muliaman mengaku akan lebih mengutamakan market conduct, disclosure, keterbukaan dan perlindungan investor.

 

"Intinya kegiatan pengawasan itu business is not as usual. Kita harus banyak concern dan harapan masyarakat terhadap perbaikan pengawasan dan saya kira ini akan menjadi perhatian pokok," imbuhnya.

 

Dia juga menambahkan bahwa ke depannya harus membangun koordinasi lebih baik. Hal tersebut merupakan pembelajaran dari pengalaman negara lain.

 

"Koordinasi ini sangat diperlukan terutama buat mereka yang saling terkait sebab persinggungan atau overlapping pekerjaan tidak bisa dihindari. Antara BI dengan OJK saja saya kira akan banyak perisinggungan-persinggungan itu," tambah Deputi Gubernur ini.

 

Muliaman juga menyebut, pihaknya mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kebijakan keuangan yang inklusif karena akses kepada industri jasa keuangan di Indonesia ini masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga terutama ASEAN.

 

"Oleh karena itu bagaimana membuka akses yang lebih luas kepada industri keuangan terutama bagi sebagian besar masyarakat yang belum punya akses menjadi lebih terbuka. Saya kira itu mungkin nilai tambah yang perlu kita angkat," pungkasnya. (gna) (rhs)

 

 

 

Sumber