Video: Rupiah Masih Lesu - Efek Kebijakan Bea Ekspor ke Saham Emas

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan warga asli Papua dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) karena pendekatan keamanan dinilai tidak akan mampu menyelesaikan masalah di Papua.

 

"Kepercayaan masyarakat perlu ditumbuhkan, juga perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua," kata Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam dalam diskusi bertema “Papua makin membara” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jumat (15/6/2012).

 

Selain Asvi, turut jadi nara sumber dalam diskusi itu peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, pengamat masalah sosial dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Saleh Daulay dan Hary Azhar dari lembaga swadaya masyarakat Kontras.

 

Menurut, Asvi, pembentukan KKR pada dasarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak segera membentuk KKR agar eskalasi tindak kekerasan bisa dihentikan di Papua.

 

 

Fungsi KKR, ujarnya, nantinya tidak hanya mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus yang saat ini terjadi, tapi juga mengungkap kejahatan kemanusiaan di Papua pada masa sebelumnya.

 

"KKR bisa menyelesaikan masalah lampau, seperti pembunuhan dan penculikan. Termasuk kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay (eks Ketua Presidium Dewan Papua)," kata Asvi.

 

 

Menurut Asvi, secara historis kasus-kasus yang terjadi di Papua yang sampai kini belum pernah diungkap pelakunya, akan menjadi memori rakyat Papua. Ini yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua hilang kepercayaan kepada pemerintah atas setiap kasus yang terjadi di Papua, ujarnya.

 

Selama 2 bulan terakhir terjadi kasus pembunuhan yang menimpa warga sipil. Data LSM Kontras menyebutkan kasus terjadi di tiga daerah yaitu, Jayapura, Abepura, dan Puncak Jaya. Jumlah korban tewas sebanyak 7 warga dan 1 jurnalis. Bahkan, terjadi penembakan terhadap warga negara Jerman, namun masih bisa diselamatkan.

 

Terakhir, kerusuhan terjadi di Jayapura, Kamis (14/6) pagi sekitar pukul 10.00 WIT ketika sekelompok massa tak dikenal bertindak anarkis dengan mengamuk dan membakar sejumlah ruko. Kendaraan roda dua dan roda empat juga jadi korban pembakaran selain melukai empat orang lainya di distrik Heram.

 

Sementara, Kaukus Papua di Parlemen mendesak agar Kepala Polri mencopot Kapolda Papua, Irjen Bigman Lumban Tobing lantaran dinilai tak mampu mengatasi situasi di Papua.

 

Desakan itu disampaikan Koordinator Kaukus Papua, Paskalis Kosaay yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Dia mengatakan setidaknya 15 orang tewas dalam penembakan di Papua sebulan terakhir. Penembakan itu, kata dia, dilakukan oleh aparat militer dan orang tak dikenal (OTK). (msb)

 

• BURSA ASIA MENANJAK 0,4% terpicu stimulus AS guna menghadang krisis Eropa
  

• HARGA EMAS bergerak pada kisaran US$52,2/gram
  
• PREDIKSI IHSG: Koreksi Indeks Bakal Berlanjut
  
•  
  

• REKOMENDASI SAHAM 3 Perusahaan Sekuritas
  

• AGENDA PRESIDEN: Meksiko, negara pertama safari SBY ke Amerika Selatan
  
• EURO 2012: Ini dia daftar pembobol gawang
  
• EURO 2012: Hasil & Klasemen Grup C
  

• OPEC Tunda Pemilihan Sekjen Baru
  

 

 

Sumber