Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

MEDAN – Meski pemberlakuan aturan terkait aktifitas impor hortikultura yang tercantum dalam Permendag No, 30 Tahun 2012 sudah diberlakukan. Namun Kementerian Perdagangan baru mencatat 11 dari 43 perusahaan impor pendaftar yang sudah masuk pada tahap verifikasi importir hortikultura.Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Arlinda, mengatakan aturan tersebut memang baru efektif diterapkan hari ini. Namun, Kemendag baru melakukan verifikasi kepada 11 importir yang masuk dari 43 perusahaan yang mendaftar. 

 

"Kita belum tau berapa banyak yang nanti berhasil mendapatkan sertifikat sebagai importir hortikultura. Tapi yang pasti ke depan, hanya yang memenuhi persyaratan yang bisa menjadi importir hortikultura,” ungkap dia kepada Okezone, Jumat (15/6/2012).

 

Arlinda menjelaskan, seiring waktu, sertifikasi importir hortikultura akan bertambah. Karena, importir harus mendaftar dan memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam permendag tersebut. ”Mau tidak mau importir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki coldstorage dan wajib memperhatikan aspek lingkungan. Jadi kita tunggu saja, paling ada masalah di awal. Tapi nanti pasti diikuti kok,” tutur dia.

 

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Darwinsyah, mengatakan di Sumatera Utara dari 368 perusahaan impor yang terdaftar, 225 di antaranya merupakan perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API U) dan 113 lainnya merupakan perusahaan pemegang Angka Pengenal Impor Produsen (API P).

 

Dari total jumlah perusahaan impor itu, baru 17 perusahaan yang sudah biasa melakukan importasi hortikultra. “Saat ini baru 17 yang terbiasa impor, sementara terkait penambahan kita masih menunggu hasil review dari Kementerian Perdagangan. Yang pasti mereka belum boleh impor kalau belum mendapatkan sertifikat dari kementerian,” ungkapnya.

 

Di samping itu, dari sisi pengawasan penetapan permendag yang mencanangkan sistem baru pencatatan administrasi impor ini, akan membantu pemerintah dan seluruh pihak untuk dapat mengetahui laporan data impor yang lebih akurat dan rinci, dan administrasi pergerakan barang yang lebih terkendali serta pencatatan terhadap kinerja pelaku impor itu sendiri. (mrt)

 

 

 

Sumber