Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Corbis

 

 

 

MEDAN - Keinginan Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) memaksimalkan percepatan pembangunan daerah, nyatanya belum dapat terwujud. Padahal, Plt Gubsu sudah mengimbau jajarannya, memulai pelaksanaan perencanaan, pencairan dana hingga pelaksanaan proyek lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.Menjelang pertengahan 11 Juni ini, dari total Rp7,86 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut, baru 21,65 persen yang terealisasi. Lebih lambat dibandingkan tahun lalu, yang pada pertengahan Juni telah mencapai 22,7 persen. Ironisnya, sektor pendidikan yang merupakan sektor strategis, justru menjadi sektor dengan serapan terendah.

 

"Serapan anggarannya sudah 21,65 persen. Memang tergolong lebih lambat dari tahun lalu. Kondisi ini terjadi karena dana yang dianggarkan untuk bantuan sosial, belum bisa dicairkan dan masih harus direvisi. Karena pada prosesnya dianggap menyalahi ketentuan. Nanti akan dievaluasi lagi pada P-APDB," ungkap Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Sumatera Utara, Mahmud Sagala, Selasa (12/6/2012).

 

Secara detail, dari total Rp7,86 triliun, APBD Sumut di 2012, baru Rp1,70 triliun yang teralisasi. Sebesar Rp742,78 miliar di antaranya, atau yang terbesar adalah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama dua triwulan. Di samping dana BOS, pengeluaran untuk kegiatan belanja rutin pemerintah juga cukup besar.

 

"Untuk proyek fisik belum ada yang dicairkan, karena biasanya baru dilakukan di triwulan terakhir. Namun untuk proyek pemeliharaan sudah beberapa yang kita cairkan," tambah Ilyas Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sumut.

 

Sementara dari data di Biro Keuangan Sumatera Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang serapan anggarannya sudah cukup besar antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebesar Rp5,774 miliar dari total anggaran Rp10,3 miliar atau 56,07 persen.

 

Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut Rp2,7 miliar dari total Rp5,17 miliar atau 52,07 persen. Sedangkan serapan terendah antara lain Dinas Pendidikan Sumut Rp26,87 miliar dari Rp362,87 miliar (7,41 persen), lalu Dinas Tarukim Rp20,01 miliar dari Rp229,47 miliar (8,72 persen) dan Dinas Bina Marga Rp65,54 miliar dari Rp640,013 miliar (10,24 persen). (ade)

 

 

 

Sumber