Pabrik Cetak Mug Custom Termurah di Surabaya, Hub Lanyard Studio 082228608282

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mengintensifkan kinerja Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk memperbaiki protokol manajemen krisis di tengah gejolak krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

 

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan pemerintah memperluas cakupan identifikasi perkembangan ekonomi global terhadap stabilitas keuangan dengan membentuk sekretariat FKSSK.

 

“Melalui keanggotaan di sekretariat, dan diperkuat dengan komisioner OJK nanti,diharapkan koordinasi ketiga lembaga semakin baik menanggapi krisis global, ujar Mahendra di Jakarta, hari ini.

 

FKSSK dibentuk untuk memenuhi amanat pasa 44, 45, dan 46 UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Forum ini merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Adapun sekretariat FKSSK terdiri dari perwakilan ketiga lembaga. Kementerian keuangan diwakili kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), direktur jenderal pengelolaan utang, dan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

 

Bank sentral diwakili kepala riset ekonomi kebijakan moneter, kepala departemen penelitian dan pengaturan perbankan, dan kepala departemen pengelolaan moneter. Sedangkan LPS diwakili direktur penjaminan dan risiko dan direktur klaim resolusi bank.

 

Kerja sama dalam FKSSK dilakukan melalui pertukaran data dan informasi mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan. Selain itu, katanya, pembahasan hasil pemantauan atas instrumen maupun variabel ekonomi yang terpantau.

 

“Dari sisi perbankan, bank sentral mengamati pergerakan nilai tukar, kementerian keuangan terkait kondisi fiskal, lembaga keuangan non bank, pasar obligasi dan pasar modal,” jelasnya.

 

Dengan adanya forum ini, pemerintah mengaku percaya diri atas kerangka kerja dan peningkatan koordinasi, mengingat perkembangan ekonomi global semakin melambat. Meskipun, lanjut dia, kondisi dalam negeri masih terkendali dan dapat menjalankan program pembangunan tanpa terpengaruh dampak global.

 

“Kami semakin confidence mampu meningkatkan koordinasi mengingat perkembangan kondisi global semakin tidak mudah dalam waktu belakangan,” tuturnya.

 

Bambang P.S Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menambahkan  peningkatan koordinasi ini untuk memperbaiki protokol manajemen krisis di tengah volatilitas ekonomi global.

 

Menurut dia, krisis keuangan yang rumit tahun sebelumnya sempat berimbas pada anggaran pemerintah, neraca pembayaran atau nilai tukar. Mengamati hal itu, maka cakupan pengawasan lebih diperluas ke sektor yang sering dianggap tidak kritis, seperti pasar modal dan lembaga keuangan non bank.

 

“Ketika ada gejolak di satu sisi tidak terpaku pada satu variabel lembaga, tapi lebih komprehensif menuju stabilitas keuangan,” kata Bambang.

 

Pemerintah, katanya, ingin memberi kepastian kondisi sistem keuangan secara nasional, bukan parsial dari lembaga tertentu saja. Kepastian kondisi krisis, tambahnya, tentu akan diberikan sesuai data akurat hasil kajian FKSSK.

 

“Artinya kita lakukan prefention [pencegahan] untuk menjaga stabilitas surat utang, APBN, cadangan devisa, dan nilai tukar,” ungkapnya. (faa)

 

 

 

 

Sumber