JASA PEMBUATAN BACKDROP ACARA PROFESIONAL DIMALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Komisi V DPR meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana pembangunan 12 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) 30 lantai yang akan dibangun di bantaran Kali Ciliwung.

 

"Jika Kementerian Perumahan Rakyat membangun rusunawa setinggi 30 lantai, dikhawatirkan akan ada persoalan sosial budaya," tegas Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi, Rabu 7 Juni 2012.

 

Sebab, sambungnya, rusunawa yang akan dibangun di daerah Ciliwung tersebut diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang biasanya tingga di kawasan kumuh dan tidak terbiasa bila harus menaiki lift atau eskalator.

 

“Kami kaget Kemenpera mau membangun 12 Twin Block setinggi 30 lantai di Ciliwung untuk MBR. Apa sudah pertimbangkan aspek sosial budaya? Kami hanya tidak ingin Kemenpera gagal dalam konteks menyeluruh,” ungkapnya, Kamis 7 Juni 2012.

 

Dia juga mengkhawatirkan adanya tumpang tindih tanggung jawab antara Kemenpera dan Kementerian PU. Sebab, pembangunan gedung bertingkat dan rusunawa di daerah kumuh biasanya merupakan tugas dari PU.

 

“Rusun di Ciliwung ini kan daerah kumuh, biasanya tugas PU, ini di takeover Kemenpera bagaimana koordinasinya?”

 

Menurutnya, sebagai Kementerian yang lebih berpengalaman membangun gedung bertingkat, PU harus melakukan koordinasi dengan Kemenpera.

 

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Muhidin M. Said yang mengkhawatirkan sumber daya manusia di Kemenpera tidak memadai untuk pembangunan rusunawa setingga 30 lantai.

 

“Ini harus diperhatikan betul, jangan sampai pemerintah membuat perencanaan di luar kemampuan. Jangankan untuk membangun 30 lantai, enam lantai saja sulit dibangun,” ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Amwazi Idrus mengatakan untuk penyelesaian persoalan di Ciliwung, Kementerian PU lebih fokus pada penataan kawasan kumuh

 

Sementara untuk pembangunan rusunawa yang massif seperti itu, memang sudah menjadi tanggung jawab Kemenpera guna mengatasi jumlah backlog di Indonesia.

 

“Yang pasti tidak tumpang tindih. PU menyelesaikan kawasan kumuh. Kalau untuk pembangunan rusunawa secara massif sudah tugas Kemenpera. Akan tetapi ini masih proses ,” ujarnya.

 

Nantinya, penduduk yang berhak tinggal di rusunawa tersebut akan didata dan dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta melalui survei yang akan dilakukan dalam waktu dekat.(bas)

 

BERITA LAINNYA:

 

 

• SURVEI CAPRES: PRABOWO Paling Diinginkan!
   
   
  
• 9 Artikel TERPOPULER Bisnis.Com
   
   
  
• Market Moving: Celular Business Grows By 9%
   
   
  
• Wall Street CEO Pay Rises 20% As No. 1 Kravis Claims US$30 Million  
   
   
  
• PILKADA DKI Mulai Diwarnai Intimidasi
   
   
  
• Artikel PILIHAN Bisnis.Com
   
   
  

 

 

 

 

Sumber