Outbound Kreatif sebagai Sarana Pengembangan SDM ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden SBY dan pimpinan DPR proaktif merespons kisruh penganggaran sarana olah raga Hambalang karena proyek itu melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi di kementerian.

 

Bambang menilai kasus patgulipat proyek di Bukit Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat tersebut sangat serius. Sejauh ini selain melibatkan petinggi negara, kasus itu juga ikut menyeret nam sejumlah politisi seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 

 

"Ketua DPR Marzuki Alie serta para Wakil Ketua DPR harus merespons misteri penganggaran proyek Hambalang. Sudah ada indikasi penyimpangan dan pelanggaran undang-undang dalam proses penganggaran proyek ini," kata politisi Partai Golkar itu, Kamis 7 Juni 2012.

 

Menurut Bambang, Presiden SBY harus memberikan tanggapan yang proporsional karena proyek itu melibatkan pejabat negara.

 

Sedangkan indikasi masalah yang terkait wewenang pimpinan DPR adalah karena pengakuan beberapa anggota Komisi X DPR yang tidak tahu dan tidak ikut membahas pembengkakan anggaran. Anggaran proyek itu membengkak dari Rp125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

 

Kejanggalan atas penganggaran proyek itu, katanya, menunjukkan mekanisme kerja di DPR seperti diatur dalam Undang-undang MPR/DPR/DPD/DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, tapi harus proaktif menyikapi, katanya.

 

“Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk menyelidiki masalah tersebut,” ujarnya. Selain itu, Presiden SBY  harus menjadikan masalah ini sebagai prioritas karena dalam hal ini  SBY tidak bisa cuci tangan.

 

Pada bagian lain, Bambang mendesak agar Presiden memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

 

“Mereka harus dimintai penjelasan mengenai teknis dan proses penganggaran proyek Hambalang,” katanya.

 

"Kalau benar ada anggota Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang.” (Bsi)

 

BERITA LAINNYA:

 

• SURVEI CAPRES: PRABOWO Paling Diinginkan!
  
• 9 Artikel TERPOPULER Bisnis.com
  
• Market Moving: Celular Business Grows by 9%
  
• Wall Street CEO Pay Rises 20% As No. 1 Kravis Claims US$30 Million  
  
• PILKADA DKI Mulai Diwarnai Intimidasi
  
• Artikel PILIHAN Bisnis.com
  

 

Sumber