Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

PONTIANAK - Pimpinan Bank Indonesia (BI) Pontianak Hilman Tisnawan menyatakan, kawasan perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat, seperti di Pos Lintas Batas Aruk dan Badau saat ini perlu dibangun bank guna memberikan pelayanan jasa perbankan pada masyarakat."Dengan dibukanya dua PLB tersebut maka akan memerlukan jasa layanan perbankan, termasuk pengembangan kebun sawit yang saat ini sudah berjalan di kawasan-kawasan perbatasan," ungkap Hilman Tisnawan kepada Okezone, di ruang kerjanya, Rabu (6/6/2012).

 

Ia menjelaskan, hingga saat ini di kawasan PLB Aruk, Kabupaten Sambas belum ada satu bank, padahal fasilitas bank sangat dibutuhkan demi kelancaran jasa pelayanan bank pada suatu daerah. "Padahal dengan dibukanya PLB Aruk tersebut maka akan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan jasa pelayanan bank," ujarnya.

 

Sementara untuk PLB Badau, Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada Bank Kalbar dan BRI meskipun statusnya masih pembantu cabang Putussibau. Menurut dia, BI Pontianak sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankan lainnya agar melihat potensi di kawasan perbatasan, seperti di Aruk dan Badau. "Kami sudah melakukan kerja sama dengan pihak Bank Kalbar untuk membuka kantor pelayanan di kawasan PLB Aruk," ujarnya.

 

Ia berharap, dengan akan dibukanya dua PLB, yakni Aruk dan Badau maka kedepannya akan meningkatkan ekspor Kalbar berupa komoditas pertanian, perkebunan, seperti sawit maupun lainnya. Hilman mencontohkan, saat ini Sinar Mas Group sedang mengembangkan perkebunan sawit di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, baik disektor perkebunannya, maupun pabrik CPO (crude palm oil) sehingga secara tidak langsung pasti membutuhkan jasa layanan bank.

 

"Salah satu geliat perekonomian yang akan meningkat dapat dilihat dari perkebunan yang akan dilaksanakan di Badau dengan kebutuhan pekerja sekira 500 orang. Kita berharap akan ada kemajuan yang signifikan terhadap perekonomian di daerah perbatasan," tutur pria penyuka kopi ini.

 

Untuk mengatasi ilegal-dollar trading di pintu masuk border perbatasan, sebagaimana yang berlangsung selama ini, komisi B DPRD Kalbar sudah menyampaikan kepada Bank Kalbar untuk membuka minimal kantor kas sekaligus unit penukaran mata-uang.

 

"Hal ini amat penting, sehingga kemudahan-kemudahan akan didapat oleh para pelintas batas, serta mempertegas eksistensi rupiah sebagai alat tukar dagang yang terpercaya," kata Syarif Izhar Asyuri, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar.

 

Untuk itu, komisi B sudah menyampaikan kepada pemprov untuk senantiasa menyiapkan space bagi Bank Kalbar di areal pos lintas batas, keseluruhan lima border yang telah dan akan dibuka. "Sehingga alasan kami untuk menyiapkan tempat bagi Bank Kalbar di areal pos lintas batas sangat beralasan," pungkasnya. (wdi)

 

 

 

Sumber