SERTIFIKASI JASA: Sulsel Sertifikasi Kontraktor & Pengawas Jalan

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HPJI wilayah Sulsel akan menerapkan sertifikasi ahli pelaksana dan pengawas jalan serta jembatan angkatan XIII untuk meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan di daerah ini.

 

Ketua DPD HPJI Sulsel Lawalenna Samang mengatakan sertifikasi tersebut merupakan salah satu realisasi program kerja HPJI dalam upaya pengembangan wawasan anggota serta kemajuan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi.

 

Menurutnya, pengembangan jasa konstruksi mesti selalu di awali dengan perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan serta diperkuat dengan pengawasan.

 

“Untuk menghadapi persaingan global dan persaingan profesional, HPJI terus melakukan upaya peningkatan kompetensi anggota, sehingga diperlukan kesiapan kontraktor maupun konsultan lokal dalam menghadapi era pembangunan Sulsel ke depan,” ujar Lawalenna hari ini, Senin 4 Juni 2012.

 

Saat ini, paparnya, yang harus dilakukan yakni penyerataan jumlah antara pelaksana serta pengawas, sehingga  HPJI terus menggencarkan sosialisasi terkait pelaksanaan sertifikasi pengawas jalan dan jembatan.

 

"Saat ini banyak pengembang jalan yang profesional, tapi belum mendapat atau tersertifikasi," tegasnya.

 

Hingga akhir tahun 2012, HPJI Sulsel memiliki 1.200 anggota dan tenaga ahli sekitar 758 orang. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pengurus DPD HPJI Sulsel dalam membina anggotanya untuk meningkatkan keahlian.

 

Adapun HPJI sendiri merupakan organisasi profesi yang bergerak dalam pembangunan jalan dan jembatan. Organisasi ini terikat dengan suatu aturan atau modul, dengan mengikuti standar yang telah dicanangkan Dinas Bina Marga dan Kementrian Pekerjaan Umum Indonesia.

 

Sekretaris DPD HPJI Sulsel Hasbi Syamsu Ali mengungkapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli pengawas dan pelaksana juga dilakukan untuk mengawal pembangunan infrastruktur jalan yang sering mengalami kerusakan di daerah ini.

 

"Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sekaligus akan menyusun program kerja untuk dua tahun mendatang," ujarnya.

 

Terkait tingginya angka kerusakan jalan di Sulsel, Hasbi mengatakan pertumbuhan kendaraan yang padat tidak sesuai dengan penganggaran yang ada. Di mana anggaran yang dialokasikan dari pemerintah tidak disesuaikan dengan panjang jalan yang akan dikerjakan.

 

Padahal, setiap pembangunan jalan di Indonesia telah memiliki standar anggaran yang normal. Ini telah ditetapkan oleh ahli dengan durasi waktu tertentu, dengan kata lain PU atau pemerintah punya standar.

 

"Dan yang paling parah lagi, jika tenaga ahli jalan dan jembatan dalam hal ini PU mengusulkan anggaran yang cukup besar selalu ditolak di dewan, sebab di DPRD banyak bukan ahli tehnik infrastruktur jalan dan jembatan," kata Hasbi. (k56/Bsi)

 

 

 

Sumber