LOWONGAN PRAKERIN SMK DI KOTA MALANG 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Masyarakat Transportasi Indonesia menilai kebutuhan akan sarana transportasi umum yang memadai sudah sangat mendesak, kebijakan yang ada hanya mengatur pengendalian dan penghematan BBM tanpa perbaikan transportasi publik.

 

"Buruknya pelayanan angkutan umum menyebabkan pengguna kendaraan pribadi membludak. Hal itu ditandai dengan besaran subsidi BBM yang tersedot kendaraan pribadi 93%, sedangkan angkutan umum hanya 3%," kata Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Bisnis, Minggu, 3 Juni 2012.

 

Dia menambahkan dari lima keputusan mengenai pengendaliann dan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang muncul, tidak satupun ditandai dengan perbaikan transportasi publik. Hanya berkisar produksi, distribusi, kuota, dan lainnya. "Ini hanya kebijakan coba-coba," ucap Djoko.

 

Dia mengatakan sebenarnya masyarakat Indonesia sudah sangat mendesak dan mendambakan kehadiran transportasi umum yang memadai.

 

Dampak dari makin buruknya pelayanan transportasi umum sudah dirasakan langsung masyarakat, seperti kemacetan, kecelakaan meningkat, polusi udara, makin mahal ongkos transportasi.

 

"Namun, harapan itu tidak direspon Presiden yang malah untuk hemat energi masih berupa retorika kebijakan masa lalu. Sebelumnya ada Inpres No.10/2005, Inpres No.2/2008 dan Inpres No. 13/2011. Pada saat pencanangan terlihat wah, tetapi melempem pada saat pelaksanaan," tutur Djoko yang juga peneliti transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang. (Bsi)

 

 

 

Sumber