Asyiknya Paket Wisata Offroad Coban Talun

[Parno Pemilik Lapak 0]

BOGOR: Untuk mengenang Sajogyo yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Perdesaan Indonesia, Institut Pertanian Bogor menggelar acara "In Memoriam Prof. Sajogyo" di International Convention Center, Kampus Darmaga Bogor, Selasa 29 Mei 2012.

 

Selain untuk mengenang jasa-jasa Prof. Sajogyo, acara kolaboratif antara institusi IPB dan institusi di luar IPB ini juga untuk mengkaji kembali relevansi pemikiran Bapak Garis Kemiskinan itu.

 

Sajogyo  wafat pada 17 Maret 2012. Pemikirannya tentang konsep garis kemiskinan sampai saat ini masih banyak dipakai dan bahkan dikembangkan dalam berbagai modifikasi.

 

Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Anas Miftah Fauzi dalam sambutannya menyampaikan tema 'Bukan Sekedar Garis' diharapkan dapat menjadi sesuatu yang dinamis, untuk mengkaji kembali apakah pemikiran pemikiran Sajogyo masih relevan dengan kondisi saat ini.

 

Hal senada disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono, melalui sambutan yang ditayangkan dalam rekaman video. Wapres menyebut karya karya Sajogyo yang sering dijadikan rujukan.

 

Disebut juga beberapa pemikiran Sajogyo masih relevan, namun demikian saat ini penentuan garis kemiskinan semakin bervariasi dan kompleks.

 

Batas garis kemiskinan menurut Sajogyo pada waktu itu di perdesaan setara dengan 320 kg beras dan perkotaan 280 kg beras dan apabila dikonversikan ke dalam rupiah berkisar Rp160.000/kapita/bulan.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) pun terus mengembangkan kajian garis kemiskinan. Pada 2010, garis kemiskinan perdesaan Rp192.354 per kapita per bulan dan perkotaan Rp232.988 per kapita per bulan.  Sementara itu pada 2011 sebesar Rp233.740 untuk kota Rp 253.026 dan desa Rp213.395.

 

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Fakultas Ekologi Manusia pada tahun 2011 ditemukan garis kemiskinan di Kabupaten Bogor Rp544.019 per kapita per bulan.

 

Berdasarkan penelitian ini garis kemiskinan Sajogyo dinilai terlalu rendah karena hanya berdasarkan standar hidup minimum dan belum merupakan standar hidup layak.

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi penentu kebijakan tentang perlunya merumuskan kembali garis kemiskinan. (Bsi)

 

 

 

Sumber