BPH Migas Izinkan Mobil Dinas-Alat Berat di Sumatra Pakai BBM Subsidi

[Parno Pemilik Lapak 0]

BALIKPAPAN: Kementerian Pekerjaan Umum mendorong adanya pembagian peruntukan lahan dan zonasi di perbatasan melalui rencana tata ruang kawasan guna mendukung wilayah tersebut menjadi beranda republik.

 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan pembagian peruntukan lahan dan zonasi tersebut akan berfungsi sebagai control dalam pengembangan kawasan perbatasan.

 

Pemerintah akan segera menuangkan pembagian tersebut secara rinci melalui peraturan presiden yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

 

"Sehingga bisa diketahui yang mana yang menjadi pintu masuknya. Yang mana daerah yang perlu dijadikan kawasan wisata. Bahkan, infrastruktur mana saja yang perlu dibangun juga dituangkan dalam perencanaan tersebut," ujarnya ketika membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Selasa 29 Mei 2012.

 

Menurut Hermanto, rencana tata ruang kawasan perbatasan akan dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan hingga 2014 dan 5 tahun setelahnya.

 

Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno mengatakan pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp3,9 triliun untuk pengembangan wilayah perbatasan di 39 kecamatan.

 

Nantinya, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan target pemerintah yang mencanangkan untuk melibatkan seluruh wilayah perbatasan yang akan dikembangkan menjadi beranda republik.

 

"Bertahap hingga 2025 sampai total 12 provinsi, 38 kabupaten/kota dan 187 kecamatan. Untuk rencana induk 2011-2014 baru akan melibatkan 111 kecamatan," ujarnya. (ra)

 

BACA JUGA

 

-Harga emas memburuk dalam 13 tahun terakhir

 

-Pelabuhan Merak harus tambah dermaga 

 

-Tarif bongkar muat di Priok digodok

 

 

SITE MAPS:

 

 

• MARKET & FINANCE
  
• EKONOMI
  
• BISNIS & INVESTASI
  
• KONSUMER
  
• ENGLISH NEWS
  
• DATA BISNIS
  
• SPORT - SEPAKBOLA
  
• ENTERTAINMENT
  
• POLITIK
  
• INTERNATIONAL NEWS
  

 

 

 

Sumber