RUPSLB Sepakat BSI (BRIS) Jadi Bank BUMN, Kini Sandang 'Persero'

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

SEORANG pembaca menulis, kalau dari 4,7 juta PNS menghabiskan biaya perjalanan dinas sebesar Rp23,9 triliun (2012), rata-rata per orang (PNS) hanya menghabiskan biaya Rp5,1 juta.Namun yang membuat hatinya tersayat-sayat adalah fakta ketika ia membaca perjalanan dinas 560 anggota DPR yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp140 miliar. Kalau dibagi rata, setiap wakil rakyat yang kaya-kaya dan senang belanja itu menghabiskan sekitar Rp250 juta.

 

”Wajar,” katanya, ”bila mereka diprotes mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri.” Perjalanan dinas yang besar telah menjadi ciri birokrasi dan kekuasaan pascareformasi.

 

Di berbagai media kita membaca, anggaran perjalanan dinas terus dicuri orangorang tak bertanggung jawab dengan tiket-tiket bodong. Namun, anehnya, bukan dikurangi, bujet ini justru terus diperbesar.Dari rencana semula Rp2,9 triliun (2009) menjadi Rp15,2 triliun. Lalu hanya selisih dua tahun, angkanya sudah berlipat dua tahun ini menjadi Rp23 triliun. Bagaimana bangsa ini mengatasi masalah itu?

 

Rampingkan Semuanya

 

Organisasi pemerintahan yang gemuk adalah ciri pemerintahan World 1.0 yang saya bahas minggu lalu, sedangkan di era early globalization yang ditandai dengan desentralisasi dan deregulasi, pemerintahan yang sehat dan prorakyat tidak memerlukan PNS dalam jumlah besar.

 

Kalau pemerintahan mau sehat dan rakyatnya memiliki daya juang tinggi, berikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Inilah ideologi pemerintahan di World 2.0. Tapi alih-alih menjadi ramping, di era desentralisasi ini, jumlah pejabat di tingkat pusat justru berlipat ganda. Jumlah pejabat eselon satu dalam beberapa tahun terakhir ini telah berlipat dua. Kalau yang di atasnya berlipat dua, otomatis yang di bawahnya ikut berlipat-lipat. Sementara jumlahnya terus bertambah, kualitas layanan tidak membaik. Fungsi pemerintah pusat berkurang, tetapi orangnya terus bertambah.

 

Di berbagai daerah, masalahnya juga sama saja.Daerah-daerah terus menuntut pemekaran dan semua pegawai tidak tetap menuntut di-PNS-kan. Di beberapa provinsi saya menemukan kepemimpinankepemimpinan buruk yang mengakibatkan PNS adalah satu-satunya pilihan bagi kaum muda untuk bekerja. Industri tidak digerakkan dan pertanian dibiarkan mati suri. Padahal, sejak 1990-an negara- negara yang perekonomiannya sehat telah mengajarkan kepada kita bahwa pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang ramping. Ramping jumlah orangnya dan ramping strukturnya.

 

Negara harus bertobat untuk mengurus semua hal kalau tidak bisa mengaturnya.Lebih baik bekerja dengan struktur yang simpel dengan orangorang terpilih yang diberi gaji besar daripada menjadi semacam lembaga sosial yang menampung pengangguran. Pegawai yang besar jumlahnya dengan gaji yang kecil telah mengakibatkan tak ada kontrol dan tak ada pembinaan. Orang-orang yang semula bagus,entah mengapa,setelah lima–sepuluh tahun bekerja di birokrasi banyak yang terkontaminasi. Birokrasi telah berubah menjadi organisasi yang sangat gugup dan begitu kuat untuk melayani dirinya sendiri.

 

Boleh dikata apa pun yang dibutuhkan para pegawai ada di tempat setiap kantor kementerian atau badan-badan milik pemerintah meski tidak merata dan tergantung pada pola yang mereka miliki. Banyak kantor kementerian yang di setiap level direktorat jenderalnya memiliki balai diklat sendiri-sendiri lengkap dengan prasarana yang hebat, tetapi sayang kualitas trainer-nya (maaf) masih perlu banyak di-upgrade kembali. Mereka masing-masing memiliki fasilitas ruang rapat yang bagus, termasuk vila yang besar di puncak, tetapi lebih senang menyewa kamar di hotel.

 

Sebagian kementerian punya lapangan sepak bola, kolam renang sedikit di bawah kualitas peralatan nasional, dan segudang fasilitas lain. Kalau mau bepergian, urus kenaikan pangkat sampai urus kematian dan seksi pembaca doa, semuanya lengkap ada di dalam. Pendeknya, birokrasi memiliki kemampuan melayani aturan yang prima. Par excellence. Namun keterampilan melayani ke atas yang berlebihan itu tengah tidak diikuti dengan kemampuan melayani masyarakat dengan baik.

 

Perizinan dan infrastruktur justru mendapat keluhan terbesar.Belum lagi pelayanan-pelayanan rutin.Prosesnya berbelit-belit, lama, dan terkesan kurang orang, kurang dukungan prasarana. Padahal birokrasi kita tumbuh dan sudah terlalu banyak orang. Bukankah ini sudah saatnya berbenah?

 

Evaluasi Eliminasi

 

Merampingkan birokrasi memang tak semudah membalikkan tangan. Apalagi di tengah-tengah sistem politik seperti ini akan semakin besar tantangannya.Namun apa pun bentuk sistem politiknya saya kira sudah saatnya dilakukan 3E, yaitu evaluasi,estimasi,dan eliminasi.

 

Inilah saatnya melakukan evaluasi apakah kita ingin terus hidup seperti ini atau berubah.Birokrasi tak bisa diperkuat hanya melalui kepemimpinan perseorangan. Ia harus dibongkar, bahkan dirancang ulang.Evaluasi ini hanya meliputi 3R, yaitu requirement, return,dan reward. Tapi dengan sistem dan budaya yang seperti ini, 5 evaluasi hanya dilakukan untuk mengejar kenaikan imbal jasa (reward), sedangkan kinerjanya (return) dan kualifikasi (requirement) diabaikan.

 

Para pemimpin hendaknya menyadari, dalam setiap lembaga terjadi tiga hal berikut ini dalam pengelolaan SDM, yaitu abuse, diuse, dan misuse. Intinya, hanya ada sedikit orang yang melakukan pekerjaan segudang (abuse) dan ada banyak orang yang kerjanya hampir tidak ada atau terlalu sedikit (disuse). Sementara itu, bagian terbesar di birokrasi justru mengalami misuse. Terlalu banyak orang melakukan hal yang salah. Pengalaman saya di birokrasi menemukan ketiga hal di atas menjadi sangat biasa dalam pekerjaan sehari-hari.

 

Menteri-menteri lebih sibuk mengurusi panggilan parlemen dan melakukan pengalaman dinas atau hal-hal teknis. Tak ada yang memikirkan kelembagaan dan masa depan kementerian.Ketika merasa frustrasi, menterimenteri lalu memilih bekerja dengan staf-staf khusus dan pejabat-pejabat tertentu saja, sedangkan sisanya urus diri masing-masing. Biaya perjalanan dinas yang membengkak bagi saya adalah sebuah alarm peringatan bahaya, bahkan birokrasi kita telah semakin tambun dan sibuk urus dirinya sendiri.

 

Inilah saatnya untuk meremajakan, melakukan transformasi mendasar untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik.

 

RHENALD KASALI

Ketua Program MM UI

 

(Koran SI/Koran SI/wdi)

 

 

 

Sumber