INFLASI IHK ditargetkan 4% dengan deviasi ±1% pada 2015

Parno · Mei 15, 2012

Sasaran inflasi IHK 2013-2015

Tahun

Inflasi IHK

2013

4,5%

2014

4,5%

2015

4%

Sumber: Kemenkeu

JAKARTA: Pemerintah menetapkan sasaran inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan hanya sebesar 4% dengan deviasi ±1% pada 2015, jauh lebih kecil dibandingkan asumsi makro yang mencapai 6,8% dalam APBNP 2012.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 2015 yang terbit dan berlaku pada 30 April 2012.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melalui beleid tersebut mengungkapkan pemerintah menetapkan sasaran inflasi IHK pada level 4,5% pada 2013 dan 2014, sedangkan untuk 2015 hanya sebesar 4%. Ketiga sasaran inflasi tahunan ini diputuskan dengan deviasi 1%.

Dalam PMK tersebut, dijelaskan pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Forum beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan dan menteri terkait.

Dalam rangka pemantauan inflasi, menurut Agus, penjelasan mengenai perkembangan dan penyebab inflasi akan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rapat berkala Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi.

Seperti diketahui, IHK digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara, seringkali sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, pensiun, dan kontrak lain.

Lana Soelistianingsih, Analis Ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, berpendapat target inflasi tiga tahun mendatang akan realistis jika pemerintah masih mengucurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti saat ini.

Menurut dia, tingkat sasaran inflasi bertentangan dengan ambisi pemerintah yang ingin mengurangi pemberian subsidi BBM sampai di titik nol pada beberapa tahun mendatang.

“Inflasi yang ada sekarang ini bisa dikatakan inflasi bersubsidi, bukan inflasi nyata,” ujar Lana kepada Bisnis hari ini Selasa 15 Mei 2012.

Dia memperkirakan laju inflasi akan mencapai 7% apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter. Sedangkan jika pemerintah membiarkan BBM dijual dengan harga pasar tanpa subsidi, inflasi akan melonjak hingga 12%-15%.

“Konversi BBM ke bahan bakar gas belum akan menjadi solusi. Belum terlaksana saja, pemerintah tidak bisa menjaga harga gas,” katanya.

Untuk mengendalikan tingkat inflasi, dia menyarankan pemerintah menjaga pasokan bahan pangan nasional agar masyarakat bisa mendapatkan hasil pangan dengan harga rendah. Pasalnya, menurut dia, lonjakan inflasi seringkali disebabkan minimnya kendali dari sisi suplai.

Daripada menggelontorkan subsidi besar untuk BBM, lanjut dia, pemerintah lebih baik memfokuskan diri menyalurkan bantuan lebih besar untuk petani dalam memproduksi bahan pangan.

Selain menjaga suplai pangan, dia mengimbau pemerintah untuk terus mengendalikan nilai tukar rupiah agar dapat membeli produk impor lebih murah dan tidak mencederai inflasi impor (imported inflation).

“Pengaruh rupiah cukup besar terhadap inflasi, bisa sekitar 30% melalui skema imported inflation,” ujarnya.(sut)

BACA JUGA:

>>Asing Lepas Blue Chip, Indeks Melandai 4.013,27

>>Jakarta Composite Index Slips 1.02% To 4,013.27

>>REKAP MARKET: Inilah Risalah Berita Market

10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI

5 KANAL TERPOPULER BISNIS.COM

10 ARTIKEL MOST VIEWED BISNIS.COM

Sumber