Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Okezone

 

 

 

JAKARTA - Gejolak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi.Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin bersepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing keluar daerah, jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.

 

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pemerintah pusat harus memperhatikan permasalahan ini dengan serius.

 

"Keinginan masyarakat Kalimantan ini untuk menghindari dampak permasalahan lain yang bisa ditimbulkan seperti kerugian ekonomi dan stabilitas nasional yang terganggu," ungkap Suryo dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (14/5/2012).

 

Dirinya berharap kesepakatan untuk mengembargo sumber daya alam Kalimantan itu tidak direalisasikan karena bisa mengganggu stanilitas nasional dan kerugian ekonomi nasional.

 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan, kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan akibat minimnya kuota yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan di wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai Rp10 triliun per bulan.

 

"Sudah tiga bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrean saja bisa mencapai tiga sampai empat kilometer (km). Di sana harga mencapai Rp15 ribu-Rp20 ribu per liter tapi masyarakat masih membelinya. Sedangkan di Jawa, harga mau naik saja mendapat reaksi keras," ungkap Endang.

 

Endang memaparkan bahwa proses distribusi barang juga terhambat karena adanya stagnasi di lapangan. Sedikitnya, 7.000 truk di Kalimantan Selatan, 5.600 truk di Kalimantan Timur, dan 3.500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi. Hal ini memicu stagnasi dan antrean panjang di pelabuhan hingga dua sampai tiga hari.

 

Menurut Endang, selama ini masyarakat Kalimantan merasa "dianaktirikan" dari pembangunan baik itu listrik, infrastruktur dan kuota BBM. Padahal, hasil eksploitasi sumber daya alam Kalimantan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan nasional.

 

Pihaknya sangat menyayangkan Kementerian ESDM yang tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Kalimantan dengan tidak memenuhi Kuota BBM yang dibutuhkan.

 

"Total nasional kuota BBM subsidi sebesar 39 juta kiloliter (kl), sebagaimana diatur dalam APBN-P 2012. Namun, dalam realisasinya Kalimantan hanya mendapat lima persen dari kuota BBM Nasional, yang idealnya Kalimantan harusnya bisa mendapat 7,5 persen," tutur Endang.

 

Sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami dan dampak lain yang lebih jauh lagi, Endang menyarankan agar pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan kuota BBM yang sebenarnya untuk Kalimantan. (ade)

 

 

 

Sumber