Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

PONTIANAK - Pemerintah didesak untuk membangun Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. Pasalnya, harga jual gas ukuran 3 kilogram sangat mahal di daerah ini."Sudah seharusnya pemerataan pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Kalbar, tidak seperti sekarang yang baru dibangun di Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak sehingga harga gas 3 kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah masih mahal," ungkap Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Albert Yaputra saat reses di Pontianak, Sabtu (5/5/2012).

 

Dia mengaku, prihatin dengan masih tingginya harga gas bersubsidi di daerah perhuluan yang mencapai Rp35 ribu per tabung ukuran 3 kilogram seperti yang diberikan media massa sepekan terakhir.

 

Menurut Albert, masih tingginya harga gas bersubsidi tersebut diduga akibat permainan oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga yang menjadi korban masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar gas untuk keperluan sehari-hari. "Dalam waktu dekat kami akan membicarakan hal ini dengan Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait pemerataan pembangunan SPBE," kata Albert.

 

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak, Pemerintah Provinsi Kalbar segera menyikapi dan mengambil langkah cepat terkait masih mahalnya harga gas ukuran tiga kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah di provinsi itu.

 

"Masih mahalnya harga gas bersubsidi di Kalbar setelah saya amati karena belum meratanya pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar serta masih dikuasainya SPBE oleh satu orang (dimonopoli)," katanya.

 

Untuk itu, Sofyano menjelaskan, Pemprov Kalbar harusnya segera menyediakan pembangunan SPBE pada tiap kabupaten/kota agar harga gas ukuran tiga kilogram tidak seperti sekarang, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu yang mencapai Rp35 ribu per tabung atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750 per tabung.

 

"Idealnya, di Kalbar disediakan minimal tiga unit SPBE pada setiap kabupaten/kota dengan kapasitas sekitar sepuluh ton per hari sehingga harga gas bersubsidi sama dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

 

Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya juga memberikan kemudahan pengurusan perizinan pembangunan SPBE, tidak seperti saat ini yang terkesan dipersulit sehingga dimonopoli.

 

Sebelumnya, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Andi Aswad mempertanyakan, mekanisme pengisian elpiji (refill) di SPBE milik PT Gemilang Asia Sejahtera, saat inspeksi mendadak (sidak) beberapa hari lalu. "Yang menjadi pertanyaan kami, penyaluran ke tabung gas untuk ukuran 12 kilogram dan gas 3 kilogram (bersubsidi) oleh PT GAS ternyata masih menggunakan satu pipa," ujar Andi Aswad.

 

Sementara pasokan elpiji, baik untuk tabung tiga kilogram maupun 12 kilogram hanya dilakukan oleh dua SPBE tersebut yakni milik PT GAS dan PT Usaha Gas Elpindo yang berlokasi di Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak. (wdi)

 

 

 

Sumber