Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak mengajukan penambahan anggaran mencapai Rp30 miliar untuk pengadaan surveyor guna mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan minyak dan gas.

 

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan DJP Yoyok menyampaikan pihaknya sedang mengajukan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

 

Selanjutnya, bendahara negara wajib menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atas penambahan alokasi pagu anggaran dalam DIPA.

 

“Sekarang konsep PMK-nya belum jadi, masih dikaji oleh pak Herry [Herry Purnomo Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu], belum dihitung,” ujar Yoyok kepada Bisnis, Kamis, 3 Mei 2012.

 

Proses pengkajian, menurut Yoyok, tidak bisa berlangsung dalam waktu cepat. Pasalnya, penyusunan aturan membutuhkan penghitungan anggaran dari sejumlah elemen, tidak hanya terkait penerimaan pajak tetapi juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Selain itu, dia menambahkan rencana pengadaan surveyor bagi sektor pertambangan dan Migas akan dikonsolidasikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak yang pernah menggunakan jasa surveyor.

 

“Nanti kita perlu mendapat masukan dari mereka, bagaimana kekurangan dan kelebihan sejumlah surveyor yang akan direkrut,” tuturnya.

 

Dengan begitu, dia memperkirakan surveyor baru akan bekerja efektif memaksimalkan penghitungan produksi perusahaan di sektor pertambangan dan Migas pada 2013.(msb)

 

Yoyok menjelaskan surveyor bertugas melakukan penghitungan hasil produksi dari mulut tambang. Selain itu, penyurvei juga berfungsi memeriksa proses penyampuran (blending) hasil tambang dan Migas yang dilakukan perusahaan.

 

 

 

Sumber