Kemnaker Ungkap Alasan Aceh Belum Umumkan UMP 2026

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Corbis

 

 

 

GARUT - Pemerintah dan komisi IV DPR sepakat untuk meningkatkan produktivitas hasil produksi garam, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.Hal ini dikarenakan garam yang merupakan kebutuhan sehari-hari seluruh penduduk negeri ini, sampai saat ini masih impor. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, E. Herman Khaeron saat mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Garut, Jawa Barat, Rabu (2/5/2012).

 

"Pada 2011, kebutuhan garam kita 3.251.691 ton, terdiri dari kebutuhan garam konsumsi 1.451.691 ton dan garam industri 1,8 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional baru mencapai 1.113.118 ton. Kita masih impor garam konsumsi 923.756 ton dan garam industri 1.691.444 ton," jelasnya kepada wartawan.

 

Adapun pada 2011, program tersebut telah merevitalisasi lahan garam rakyat seluas 10.967,23 hektare (ha), yang dilaksanakan di 40 kabupaten/kota, dengan target produktivitas rata-rata 73,73 ton/ha dan peningkatan pendapatan petani garam sebesar 30 persen serta menelan anggaran Rp90 miliar.

 

"2012 program ini dilanjutkan dengan anggaran 84.736.300.000 dengan sasaran 3.035 kelompok petani garam dan tercapainya produksi garam konsumsi 1,3 juta ton, dengan peningkatan pendapatan petani garam sebesar 15 persen," imbuhnya.

 

Herman menambahkan, keberhasilan tersebut akan mampu dicapai apabila didukung selain dengan sumberdaya alam yang baik juga tergantung pada upaya dari seluruh kalangan untuk mendukung program tersebut.

 

"Kualitas air laut, cuaca, kondisi tanah, pengaruh air (suhu), penggunaan teknologi. Tentu tergantung upaya kita, tekad kita untuk mewujudkanya, agar kedepan dengan potensi SDA dan SDM yang cukup besar kita tidak perlu impor," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber