Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Foto: Koran SI

 

 

 

JAKARTA - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada dua agenda besar yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bidang perekonomian khusus energi dan sumber daya mineral. Rakor tersebut dilakukan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN."Dua agenda besar yang dibahas di antaranya, terkait dengan persiapan penggendalian kuota BBM bersubsidi. Kedua dalam rangka pelaksanaan implementasi undang-undang minerba dan turunan-turunanannya," ujar Hatta, usai Rakor di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, (1/5/2012).

 

Hatta mengatakan, kuota 40 juta kiloliter (kl) akan terjadi apabila tidak dilakukan pengendalian, maka besar kemungkinan akan melampaui jauh kuota, sehingga besaran subsidi dengan asumsi harga ICP USD119 per barel bakal mencapai Rp208 triliun. Angka tersebut belum termasuk dengan subsidi dari listrik. Oleh sebab itu harus dilakukan pengendalian.

 

"Ada dua hal, pertama semua kendaraan-kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD tidak lagi menggunakan premium harus menggunakan pertamax, khusus pemerintah dengan jatah keuangan yang sama artinya harus ada penghematan, kalau biasanya sehari jalan sehari 30 kilometer (km) maka harus menjadi 15 km sehingga ada penghematan," jelasnya.

 

Kedua, lanjutnya, terkait dengan BBM tersebut yakni menyangkut hal-hal yang terkait dengan peluang terjadinya kebocoran, harus dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh BPH Migas sebagai penanggungjawab pengawasan. Di sini, BPH Migas harus bekerjasama dengan pemerintah daerah.

 

Menurut Hatta, kemungkinan terjadi kebocoran terdapat di kapal-kapal besar, perkebunan, pertambangan. Oleh sebab itu, maka perkebunan dan pertambangan wajib menggunakan BBM nonsubsidi. (ade)

 

 

 

Sumber