Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Rencana pemerintah mengenakan pajak atas usaha tertentu kemungkinan molor menjadi tahun depan dan itu berpotensi mengurangi pencapaian penerimaan perpajakan pada tahun ini.

 

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menjelaskan rencana pengenaan pajak atas usaha tertentu merupakan insentif khusus bagi wajib pajak agar lebih patuh membayar pajak.

 

Namun, Fuad belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan sesuai jadwal pada tahun ini mengingat jumlah pengusaha kecil dan menengah yang bakal dikenai pajak masih belum jelas.

 

“Kalau tahun ini belumlah, paling (baru bisa diterapkan) tahun depan,” tegas Fuad usai rapat pimpinan Kementerian Keuangan, Rabu 25 April 2012.

 

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana mengenakan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan besaran tarif berjenjang.

 

Untuk usaha mikro dengan omzet per tahunnya Rp300 juta ke bawah akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Sementara UKM yang omsetnya berkisar Rp300 juta-Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan 1% PPh ditambah 1% pajak pertambahan nilai (PPN).

 

Namun karena PPN hanya bisa dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dengan omset minimal Rp600 juta per tahun, maka batas omset minimal PKP tersebut akan diturunkan menjadi Rp300 juta per tahun.

 

Amri Zaman, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) DJP, menuturkan tidak mungkin kebijakan tersebut diterapkan pada paruh pertama tahun ini karena pihaknya masih menunggu proses harmonisasi peraturan pemerintah oelh Kemenkumham.

 

Menurutnya, semakin lama waktu penerapan pajak atas usaha tertentu maka akan semakin besar mengurangi pencapaian penerimaan perpajakan yang ditargetkan di APBNBP 2012. “(Kalau molor) pasti akan mengurangi penerimaan,” ucapnya. (Faa)

 

 

 

Sumber