Konsep Outbound Seru untuk Kegiatan Perusahaan ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menunda lagi rencana pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Mei mendatang, meskipun konsumsi BBM bersubsidi terus tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap ekonomi Indonesia."(Pengaruhnya) satu, anggaran pasti akan bobol, kedua neraca perdagangan juga akan jebol karena impor minyak naik dan konsumsi pasti naik, ketiga penyelundupan BBM akan semakin meningkat," ujar Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti dalam pesan singkatnya kepada okezone, Selasa (25/4/2012)

 

Destri menyebut, tingginya konsumsi masyarakat akan BBM subsidi, membuat pemerintah yang tak bisa memenuhi permintaan BBM dari dalam negeri harus mengimpor. "Jika angka impor lebih tinggi dibandingkan dengan angka ekspor, maka adalah neraca perdagangan Indonesia dipastikan akan defisit," jelasnya.

 

Dihubungi terpisah, ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto, mengatakan meskipun ada kecenderungan neraca pembayaran akan defisit dan menggerus cadangan devisa, BI disarankan tidak gegabah dalam mengintervensi pasar sekunder dan pasar valuta asing dengan cadangan devisanya.

 

"Cadangan devisa harus bisa dijaga di kisaran USD110 miliar untuk menjaga pemenuhan kebutuhan impor lima sampai enam bulan ke depan," papar Ryan.

 

Pasalnya, selain cadangan devisa yang kemungkinan tergerus, Ryan memperkirakan penundaan rencana pembatasan BBM subsidi ini, akan mempengaruhi indeks saham dan nilai tukar dolar (AS).

 

"IHSG bisa menjauh lagi dari 4.000 dan menuju 3.800. Padahal sebelum ada polemik BBM, IHSG berpotensi ke 4.300 di semester satu dan 4.500 di akhir tahun. Kalau rupiah bisa tertekan ke Rp9.200-Rp9.400 per USD," tambah dia.

 

Oleh karenanya, Ryan mengimbau agar pemerintah tidak ragu-ragu dalam membuat kebijakan terkait dengan BBM subsidi. Salah satu dampak negatif dari ketidakjelasan rencana pemerintah ini, adalah tertundanya peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat S&P. Padahal, dua lembaga pemeringkat, yaitu Fitch Ratings dan Moodys, telah menyematkan status itu ke Indonesia beberapa bulan lalu.

 

"Buktinya S&P menunda menaikkan rating RI karena tidak jelasnya kebijakan BBM bersubsidi membuat beban APBN semakin berat. Pemerintah harus paham bahwa sebuah kebijakan sebagus apapun tidak akan bisa memenuhi dan memuaskan semua orang," terang Ryan.

 

Sebelumnya, pemerintah melalui  Menteri Perekonomian Hatta Rajasa belum memutuskan metode pembatasan BBM subsidi akan diterapkan seperti apa di lapangan pemerintah pun masih akan mengkajinya lebih lanjut.

 

Selain itu, ditundanya lagi rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM Mei mendatang, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo juga menyebut pemerintah harus menambahkan dana subsidi BBM sebesar Rp5 triliun per bulan. Hal ini sebagai imbas semakin mahalnya harga BBM keekonomian yang menembus angka Rp10.000 per liter. (mrt)

 

 

 

Sumber