Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah tetap percaya diri dengan mematok target pertumbuhan ekonomi 2012 paling rendah pada angka 6,5%.

 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada tujuh langkah yang diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengejar target pertumbuhan minimal 6,5% itu.

 

Hatta mengatakan APBN itu awalnya didesain dengan asumsi adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp1.500. Dalam pelaksanaanya tidak mungkin kalau melihat persyaratannya dalam UU APBN.

 

"Maka pemerintah memikirkan APBNP tetap harus dijalankan dengan tidak menaikan BBM. Atas dasar itu dilakukan tujuh langkah yang diarahkan Presiden," ujarnya seusai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Presiden, hari ini, Selasa, 24 April 2012.

 

Langkah pertama, mendorong percepatan belanja APBN sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, lanjutnya, Menkeu akan membuat agenda aksi untuk percepatan belanja APBN tersebut.

 

Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah dengan sejumlagh kebijakan, seperti menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilitas harganya.

 

Ketiga, mengoptimalkan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tetap bisa menjangkau barang, di antaranya memberikan perlindungan melalui Jamkesmas, serta program klaster keempat.

 

Keempat, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi agar lebih banyak yang dilakukan pada tahun ini.

 

Kelima, peningkatan daya saing terutama produk eskspor non migas dengan program diversifikasi usaha. "Dalam konteks daya saing ini, beban logistik ini harus kita kurangi."

 

Keenam, penguatan perdagangan dalam negeri untuk kestabilan harga dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

 

Dalam hal ini, tutur Hatta, pemerintah akan memperluas perdagangan dalam negeri dan memberdayakan produk dalam negeri dan peningkatan konektifitas antar daerah dan pulau.

 

Ketujuh, mengendalikan produk impor yang bisa menurunkan pangsa pasar produk domestik.

Salah satunya dengan mencegah barang impor illegal melalui pengetatan pengawasan pada bea cukai.

 

Selain itu, ungkap Hatta, pemerintah berupaya menjaga kesehatan fiskal dengan kebijakan pemulihan dari dampak batalnya skenario penaikan harga BBM bersubsidi. (tw)

 

 

 

 

Sumber