Harga Perak Global Cetak Rekor 'All Time High', Ini Alasannya

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Keputusan mengenai pembatasan BBM subsidi diharapkan jangan dijadikan masalah politis. Pasalnya, masyarakat juga yang terancam menjadi korban jika kebijakan yang dihasilkan tidak tepat."Saya rasa kebijakan pembatasan ini ada pihak-pihak asing yang bermain, yang mendorong adanya pembatasan, bukan dengan adanya kenaikan harga BBM. Lebih kental politisnya di sini," kata ungkap Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Hot Topic Sindo Radio "BBM Bikin Galau" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012).

 

Dia menyebutkan, pembatasan BBM subsidi tersebut akan menguntungkan pihak SPBU asing. Pasalnya, masyarakat diperkirakan akan beralih membeli bensin di SPBU asing. Pertamina juga, sebut dia, masih terbatas dalam hal memperoduksi pertamax, juga masih harus mengimpor pertamax dari negara lain juga.

 

"Nanti SPBU asing saja yang diuntungkan. Nanti Pertamina kalah dengan SPBU asing. Pasokan pertamax yang dimiliki Pertamina kan terbatas, jadi Pertamina masih harus mengimpor pertamax dari negara lain. Maka asing juga yang diuntungkan," paparnya.

 

Di sisi lain, Tulus memandang wacana pembatasan BBM subsidi tersebut juga mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali hingga Rp400 miliar. "Jadi berapa yang dihemat kalau pengeluarannya saja mencapai Rp400 miliar. Ujung-ujungnya habis juga," paparnya. (wdi)

 

 

 

Sumber