Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengubah dan memasukan sejumlah klausul dalam UU APBN 2012, di luar perubahan nominal anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

 

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja RAPBNP 2012 di Badan Anggaran DPR yang berjalan alot selama 6 jam, sejak pukul 22.30, Kamis 29 Maret 2012 hingga pukul 04.50, Jumat 30 Maret 2012.

 

Sejumlah klausul baru atau yang berubah dalam RUU APBNP 2012, a.l:

 

* Pasal 6A yang mempertegas besaran subsidi energi Rp225,35 triliun, yang teralokasi untuk subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kilogram, subsidi listrik, dan cadangan risiko energi.

 

* Pasal 7 ayat (1A), menjelaskan perhitungan kurang bayar subsidi BBM dan LPG 2010 dan 2011, masing-masing Rp706,9 miliar dan Rp3,5 triliun.

 

* Pasal 7 ayat (6A), memberikan diskresi bagi pemerintah bisa menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika terjadi deviasi ICP 5% di atas asumsi US$105 per barel di RAPBNP.

 

* Pasal 8A menjelaskan besaran dan peruntukan cadangan risiko energi sebesar Rp23 triliun.

 

* Pasal 15 ayat (2), mengubah rencana penggunaan saldo anggaran lebih menjadi Rp23 triliun sekaligus mempertegas adanya pengurangan belanja dan peningkatan penerimaan migas.

 

* Pasal 15 A, menjelaskan alokasi anggaran Rp17,1 triliun untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

 

* Pasal 15B, menjelaskan bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp8,61 triliun.

 

* Pasal 20 ayat (1) yang mempertegas sistem penghargaan dan sanksi berupa pemotongan pagu belanja k/l

 

 

Keterangan:

* Pasal 7 ayat (6A) ini belum final dan akan diputuskan melalui pemungutan suara di Sidang Paripurna DPR siang ini karena sejak awal mendapat penolakan dari Fraksi PDIP, Gerindra, dan Hanura.

 

* Sementara untuk Pasal 7 ayat 6, yang melarang harga BBM bersubsidi naik, tetap dipertahankan. (Bsi)

 

 

 

Sumber