Bank Mandiri Perkuat Pengawasan lewat Penyegaran Komisaris

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menilai perubahan sikap Fraksi PKS atas Pasal 7 ayat 6a UU APBN, dengan cara penyampaian disamarkan dalam pelaporan hasil Tim Perumus RAPBNP, secara etika tidak baik.

 

Beberapa jam sebelumnya, Kamis 29 Maret 2012, Tim Perumus RAPBNP menyepakati untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 UU APBN yang melarang kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

Timmus juga menyepakati untuk menyisipkan butir a dari ayat tersebut, yang memberikan diskresi bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM jika terjadi deviasi ICP 5% di atas asumsi, untuk diputuskan dalam Paripurna.

 

Sebanyak enam fraksi, termasuk PKS mendukungnya, sedangkan PDIP, Gerindra, dan Hanura menolak dengan catatan.

 

Lalu dalam rapat akhir di tingkat Badan Anggaran, Jumat dini hari, 30 Maret 2012,  Anggota Badan Anggaran DPR asal Fraksi PKS Eki Awal Muharom menyampaikan perubahan sikap fraksinya atas butir a Pasal 7 ayat 6.

 

Namun, perubahan sikap Fraksi PKS tersebut disampaikan bersamaan dengan pelaporan hasil Timmus, yang diamanatkan ke Eki untuk membacakannya.

 

"Kami mencabut sikap sebelumnya menjadi, dalam hal perkiraan rata-rata ICP mengalami kenaikan atau penurunan 20% melebihi asumsi untuk rentang waktu 90 hari, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi,” ucap Eki.

 

Setelah disisir kembali, perubahan sikap Fraksi PKS tersebut ditegaskan bukanlah keputusan Timmus yang bisa divoting di Paripurna, hanya sebagai catatan atas pandangan fraksi.

 

Agus pun bereaksi atas sikap Eki karena menganggap itu secara etika tidak baik

 

"Kalau tadi dalam membacakan berita acara di forum yang terhormat ini, kita mesti menyampaikan dengan tepat akurat dan tidak boleh misleading," katanya.

 

"Kami akan hormat kalau pembicara (Eki) menjelaskan bahwa itu bukan kesimpulan di Timus, tapi (perubahan) sikap fraksi PKS. Jadi bukan dibaca kemudian baru terungkap. Semua pihak harus tahu bahwa semua itu tidak etis," tegas Agus.

 

Eki Awal Muharom langsung berang mendengar pernyataan Menkeu dan meminta Agus mencabut kembali kata-katanya.

 

"Etika yang saudara (Menkeu) maksud yang mana? Kami PKS hanya menunjukan itikad yang baik dalam rangka mempercepat proses," jelasnya.

 

Menkeu menjawab, "kami tetap pada pendapat kami bahwa semua itu tidak etis."  

 

Untuk menghentikan perdebatan, Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng menolak adanya interupsi yang mempermasalahkan lagi soal etika rapat. (Bsi)

 

 

 

Sumber