Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

YOGYAKARTA: Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak disinyalir sarat dengan kepentingan kapitalisme asing, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Revrisond Baswir.

 

"Indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan Indonesia bebas subsidi BBM pada 2015. Konsekuensi yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax," katanya di Yogyakarta, Kamis.

 

Menurut dia pada diskusi publik "Menata Ulang Indonesia", pada 2015 masyarakat dipaksa konversi premium ke pertamax, karena subsidi dihentikan. Pada saat itu perusahaan minyak asing seperti Chevron, Petronas, dan Shell akan merajalela, dan sektor asing yang akan meraup keuntungan.

 

"Kuatnya cengkeraman kapitalisme asing di Indonesia semakin terlihat dengan adanya 40 perusahaan asing yang telah memegang izin pembukaan SPBU. Setiap perusahaan tersebut diizinkan membuka 2.000 SPBU dan menguasai seluruh produksi dari hulu ke hilir," katanya.

 

Ia mengatakan ekspansi kapitalisme besar-besaran juga terlihat pada tambang minyak yang menyumbang 40 persen produksi Indonesia, kini telah diselenggarakan oleh perusahaan asing, Chevron. Bahkan, berdasarkan data 2010, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia yang diselenggarakan oleh BUMN hanya tinggal 7,8 persen.

 

"Negara kita dalam konteks ekonomi sebenarnya sudah kalah, karena mengatur kekayaan sumber daya sendiri saja tidak lagi bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing, maka kekuatan politik dan kekuatan legal dikuasai kapitalis," katanya.

 

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan penataan ulang alat-alat produksi yang ada di Indonesia. Kekayaan potensi alat produksi negeri itu harus dikuasai negara karena jika tidak, maka akan jatuh ke orang per orang dan rakyat ditindas. (Antara/arh)

 

 

 

Sumber