KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Wamenkeu Mahendra Siregar. (Foto: Kemendag)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah menganggap demo besar-besaran menolak kenaikan BBM pada hari ini merupakan bagian dari demokrasi."Hal itu (demo BBM) merupakan sebuah demokrasi. Demokrasi tanpa demonstrasi seperti perkawinan tanpa berantem jadi terasa hambar. Di lain pihak kita tentu tidak ingin dampaknya merugikan," ungkap Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar usai acara Royal Bank of Scotland, Indonesia Economic Outlook 2012: Investment-Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

 

Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan hari ini bukanlah hal yang sia-sia belaka dan pemerintah pun pasti akan mendengar aspirasi dari masyarakat tersebut.

 

"Tidak ada yang sia-sia dalam demokrasi. Karena demokrasi dalam tujuan dan prosesnya sama pentingnya. Suara masyarakat pasti didengar tapi masalah prosedur untuk pengambilan keputusan pun kita lakukan sesuai aturan. Kelihatannya saja kita buang tenaga, waktu, suara, kenapa sih tidak cepat. Maka saya tanya kembali demokrasi minta cepat, belajar di mana itu," kata Mahendra.

 

Mahendra pun berharap agar masyarakat dapat menerima keputusan terkait kenaikan harga BBM subsidi tersebut.

 

"Kita sudah sampaikan alasannya, kita lakukan temu langsung, kita dengarkan aspirasinya dan kita siap accountability-nya. Kami lihat ini permasalahan survival dari perekonomian kita di tengah-tengah kondisi global yang tidak mudah. Mudah-mudahan bisa dimengerti walau tidak mudah diterima," pungkasnya. (wdi)

 

 

 

Sumber