Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang kebijakan yang sangat politis di setiap rezim pemerintahan meskipun prosesnya alot. "Saya jamin pasti alot walaupun minggu lalu ada kesan sudah sepakatnya pemerintah dengan partai koalisi," ujar Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Aris Yunanto, melalui pesan singkatnya kepada okezone, Selasa, (27/3/2012).

 

Aris menambahkan, kealotan sepertinya masih akan berlangsung sampai akhir bulan ini. "Sebagian mendukung, sebagian menolak, dan akhirnya harga BBM sepertinya tetap dinaikkan,” tambahnya.

 

Menurut Aris, opsi menaikan harga BBM bukanlah satu-satunya opsi menyelamatkan APBN. Namun, dengan tidak menaikkan BBM tentu ada yang dikorbankan. “Misalkan, kita tutup mata dengan defisit anggaran 2,6 persen, lalu apakah menaikkan BBM jadi satu-satunya cara? Saya kira tidak,” tuturnya.

 

Aris melanjutkan, sebaiknya pemerintah mengevaluasi lagi anggaran Kementerian Lembaga (K/L), dan Institusi publik lainnya, agar lebih efisien.

 

Dia mencontohkan, pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang memboroskan dan tidak memberikan potensi pemasukan bagi negara. “Mudah-mudahan efisiensi tersebut bisa menutup defisit 2,6 persen tadi,” tutur dia.

 

“Jika ternyata efisiensi masih kurang untuk menutup defisit tersebut, baru BBM dinaikkan. Jadi BBM naik harganya, bukan tidak mungkin, tapi akan lebih indah jika sebagai opsi terakhir dalam menyelamatkan anggaran negara,” ungkapnya. (mrt)

 

 

 

Sumber