BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengelak tuduhan yang menyebutkan pemerintah masih memiliki selisih antara pendapatan penjualan minyak terhadap penerimaan negara.Sebelumnya, salah satu anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloko menyebar kabar lewat sms bahwa pemerintah mendapatkan hasil dari penjualan minyak ke Pertamina sebesar Rp224 triliun.

 

Jika angka ini masih dikurangi angka subsidi minyak pemerintah menjadi Rp126,6 triliun maka masih ada selisih dana yang enggak terpakai sebesar Rp98 triliun. Angka ini yang diusulkan FPDI-P untuk digunakan sebagai subsidi BBM sehingga harga BBM tidak perlu dinaikkan.

 

"Namun, mohon dipahami untuk bisa menjual minyak ke Pertamina sebesar Rp224,6 triliun ini diperlukan biaya atau recoverable costs dan bagian kontraktor atau net contractor share," ungkap Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo ditemui di kantornya, Senin (26/3/2012).

 

Seperti diketahui, sistem kontrak bagi hasil antara pemerintah dengan KKKS, adalah 70:30. Oleh karena itu, Widagdo menyebut, dana Rp224,6 triliun ini hanyalah 30 persen bagian pemerintah dan belum dipotong biaya lain.

 

"Jadi untuk menjual Rp224,6 triliun diperlukan biaya dan bagian kontraktor sebesar Rp96 triliun. Jadi uang yang Rp98 triliun itu dipakai membayar biaya dan bagian kontraktor," tambah dia.

 

Sebelumnya, Rieka menyebut pemerintah masih menyimpan sisa pendapatan sebesar Rp98 triliun dari penjualan minyak ke Pertamina. "Kalau ada selisih itu Mba Rieke tidak memperhitungkan itu jualan minyak ke Pertamina itu ada cost-nya," tandas dia. (wdi)

 

 

 

Sumber