Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Pemerintah memastikan tidak ada agenda terselubung dibalik rencananya menaikan harga BBM bersubsidi, selain upaya untuk menyelamatkan neraca keuangan negara dan perekonomian nasional secara umum.

 

Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menjelaskan opsi satu yang memungkinkan pemerintah menaikan harga BBM merupakan pilihan paling realistis pada saat ini.

 

Dia berharap DPR bisa mendukung rencana tersebut demi menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

 

“Kami realistis saja. Tidak mengada-ngada. Kami tidak memiliki agenda tersebung. Itu semua murni anggaran. Jadi anggaran selamat, ekonomi selamat,” ujarnya di sela-sela rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.

 

Dengan demikian, lanjut Bambang, kestabilan ekonomi nasional, baik dari sisi moneter maupun fiskal, dapat terjaga.

 

Ada dua opsi yang akhirnya diambil oleh Badan Anggaran DPR terkait kebijakan energi nasional dalam rapat konsultasinya.

 

Pertama, subsidi BBM ditetapkan Rp137,4 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun, cadangan risiko fiskal Rp23,3 triliun, pasal 7 ayat (6) UU APBN 2012 yang melarang kenaikan harga BBM dicabut, dan disediakan dana kompensasi Rp30,6 triliun.

 

Kedua, subsidi BBM ditetapkan Rp178,2 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun, cadangan risiko fiskal Rp23,3 triliun, dan pasal 7 ayat (6) dipertahankan atau tidak ada kenaikan harga BBM. (ea)

 

 

 

Sumber