Tak Lagi Dikenai BBNKB, Ada Ketentuan Baru soal Kendaraan Hibah di DKI

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menkeu Agus Martowardojo. Foto: Runi/okezone

 

 

 

JAKARTA - Buruknya koordinasi antara ketiga menteri dalam memutuskan penambahan subsidi ini merupakan sikap yang ceroboh.Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, kecerobohan ini tercermin dari sikap Menteri ESDM yang menyetujui tambahan subsidi listrik hanya sebesar Rp24,52 triliun saja, sehingga total subsidi listrik pada tahun anggaran 2012 hanya mencapai Rp64,97 triliun.

 

"Pemerintah agak ceroboh nih. Antara menteri yang satu dengan yang lain kenapa bisa terjadi seperti ini. Terus terang saya anggap pemerintah alpa, ceroboh kemarin. Tapi sekarang kan mereka sudah satu bahasa. Jadi menteri ESDM, menteri keuangan, dan BUMN satu bahasa untuk menyampaikan ini. Mereka ada pandangan untuk mencari solusi, sekarang minta perhatian DPR," ungkapnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

 

Padahal menurut Priyo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo justru menghendaki total subsidi listrik 2012 ini mencapai Rp90 triliun.

 

"Menteri-menteri ini alpa dalam keputusan ini dan tidak terkoordinasi dengan baik satu dan yang lainnya. Sehingga ketika keputusan Komisi VII sudah berjalan, maka tidak mudah mencabut keputusan tersebut," tegasnya.

 

Sekadar informasi, sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM bersama dengan Komisi VII, telah menyepakati untuk tambahan subsidi listrik sebesar Rp24,52 triliun, sehingga total subsidi listrik untuk RAPBN-P 2012 mencapai Rp64,97 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi APBN 2012 sebesar Rp40,45 triliun ditambah dengan tambahan subsidi sebesar Rp24,52 triliun.

 

Awalnya pemerintah meminta tambahan subsidi listrik sebesar Rp49,7 triliun. Namun, dari hasil pembahasan lalu muncul dua opsi tambahan subsidi listrik sebesar Rp43 triliun dan Rp40 triliun. Selanjutnya dalam pembahasan internal antara pemerintah dengan Komisi VII DPR, menghasilkan subsidi Rp24,52 triliun.

 

Dalam rapat internal tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan siap untuk bertanggung jawab dan menanggung risiko atas kesepakatan antara ESDM dengan Komisi VII. (ade)

 

 

 

Sumber