Resmi! Danantara Beli Hotel 1.461 Kamar-14 Bidang Tanah di Makkah

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Corbis.

 

 

 

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ternyata bukan hanya berfungsi untuk menyeimbangkan APBN saja, menyusul tingginya harga minyak dunia. Naiknya harga BBM subsidi juga disebabkan karena semakin seringnya BBM bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.Wakil Presiden Boediono ketika menemui wartawan di Istana Wakil Presiden menganalogikan kuota BBM subsidi seperti layaknya sebuah bejana besar. Di mana kerannya adalah proses distribusi ke masyarakat.

 

Pada kenyatannya, BBM subsidi ini ternyata tidak hanya mengalir dari keran yang ditentukan saja, tetapi juga dari keran-keran lain yang ilegal. Sebut saja keran industri yang sebenarnya tidak boleh menggunakan jenis bahan bakar ini.

 

"Saya perlu menjelaskan, bahwa wacana penyesuaian BBM subsidi ini tidak hanya dipicu karena kenaikan harga minyak saja, tidak semata-mata digunakan untuk menyesuaikan postur APBN semata. Ini kita ada agenda lain," ujar Boediono di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

 

Mantan dosen UGM ini menjelaskan, maraknya pembobolan BBM subsidi ini, disebabkan karena tingginya disparitas (perbedaan harga) antara BBM subsidi dengan harga keekonomian yang mencapai Rp8.000, bahkan Rp9.000 per liter. Sementara BBM subsidi dijual di harga Rp4.500 per liter. Alasan inilah yang membuat peluang kebocoran kuota BBM subsidi itu semakin terbuka.

 

Apalagi, lanjut Boediono, semakin tingginya harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang di APBN dipatok di USD90 per barel, kini mencapai USD122 per barel. Semakin tingginya ICP, harga keekonomian BBM semakin tinggi sehingga disparitas antara BBM subsidi semakin besar. Otomatis peluang kebocoran juga semakin besar.

 

"Di negara-negara lain seperti Taiwan, Filipina, Timor Leste, sudah menggunakan harga keekonomian, harganya sekira Rp11 ribu-Rp12 ribu. Akibatnya apa, bencana ini ada yang bocor. Ini adalah BBM subsidi yang tidak digunakan tepat sasaran, apakah itu untuk industri yang harusnya membayar keekonomian apakah itu diselundupkan keluar, karena itu bedanya sangat menguntungkan, siapa yang tidak ingin," jelas Mantan Gubernur BI tersebut.

 

Melihat kondisi inilah, pemerintah kemudian memutuskan bahwa pembatasan BBM subsidi saja tidak cukup sehingga opsi kenaikan BBM lebih dipilih pemerintah. Namun, pemerintah menjanjikan beragam kompensasi kepada masyarakat atas keputusan ini. (mrt)

 

 

 

Sumber