DPR Dukung Bea Cukai DKI Segel Toko Tiffany dan Co: Harus Jadi Contoh

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Corbis.

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah tetap fokus untuk menjalankan program hilirisasi industri pertambangan dengan cara tidak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan.Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, langkah itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 4/2009. Menurutnya, pemerintah serius menjalankan program hilirisasi tambang.

 

"Jadi kepentingan saya adalah kepentingan nasional. Kepada teman-teman pegusaha juga berpikir jangan mengeksploitasi besar-besaran,” tegas Hidayat di Jakarta, Senin (12/3/2012).

 

Pengerukan yang saat ini dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang, mendorong eksploitasi hasil tambang sebelum UU Minerba tersebut berlaku efektif, yakni saat ekspor barang mentah pertambangan dilarang. 

 

“Mereka melakukan pengerukan 24 jam. Disinyalir, dalam setahun bisa ekspor 20 juta ton. Padahal, dari perhitungan kami, deposit iron ore kita hanya 100 juta ton.  Jadi, dalam lima tahun bisa habis,” tegasnya.

 

Hidayat menjelaskan, menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 07/2012 guna memberhentikan ekspor di 2014 mendatang. “Tadinya, saya punya pemikiran, agar menjelang implementasi UU Minerba, bisa dilakukan dengan pemberlakuan bea keluar atas ekspor mentah barang tambang. Konsep berpikirnya sama, kami ingin secepatnya. Menyongsong implementasi UU pada 2014 nanti,” jelasnya.

 

Menurutnya, bea keluar bisa saja diterapkan, guna menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. “Iya, bisa saja. Saya sedang memikirkan itu,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan agar bea keluar bahan mentah hasil tambang mineral dan batu bara bisa diterapkan, yakni sebesar 25 persen pada 2012 dan naik menjadi 50 persen di 2013.

 

“Saya harap, Kemendag dapat mengakomodasi rencana usulan bea keluar dari Kemenperin terhadap beberapa komoditi. Yang juga sejalan dengan Permen Nomor 07/2012. Kebijakan ini dalam rangka mendukung hilirisasi yang dicanangkan Kemenperin,” ungkapnya.

 

Di sisi lain, Hidayat mengatakan, informasi dari Menteri ESDM yang menyatakan, setidaknya ada 20 calon investor asing yang tertarik untuk membangun smelter pertambangan di dalam negeri.

 

Dia mengusulkan, agar mereka bisa bekerja sama dengan mitra lokal. “Atau, membentuk konsorsium untuk perizinannya. Jadi, membagi risiko. Investasi ini kan padat modal,” tandasnya (Sandra Karina/Koran SI/mrt)

 

 

 

Sumber