Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Bank Negara Indonesia Tbk optimistis besaran kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan dapat menurun pada tahun ini, terutama pembiayaan pada sektor infrastruktur, yang selama ini kerap lambat dalam menyerap komitmen pinjaman.

 

Krishna Suparto, Direktur Business Banking BNI, yakin beberapa proyek infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana pada tahun ini, karena pembebasan lahan sudah tidak menjadi momok setelah undang-undang pengadaan tanah terbit pada akhir tahun lalu.

 

“Untuk itu kami yakin nilai undisbursed loan pada tahun ini dapat turun karena undang-undang baru tersebut memperlancar proyek infrastruktur,” ujarnya tadi malam, Rabu 7 Maret 2012.

 

Optimistis tersebut, menurut dia, juga terlihat dari tingkat kepercayaan diri debitor, selaku pelaksana proyek pembangunan, seperti PT Jasa Marga Tbk.

 

“Jasa Marga menyatakan dulu pembangunan jalan sepanjang 12 KM membutuhkan waktu 10 tahun. Saat ini mereka yakin jalan 12 KM bisa tersambung dalam waktu 1 tahun. Mereka optimis karena undang-undang tersebut memang berpengaruh,” jelasnya.

 

BNI memiliki undisbursed loan sebesar Rp22,03 triliun pada akhir 2011. Sebagian besar kredit yang belum ditarik itu, diperuntukan bagi nasabah korporasi, termasuk perusahaan BUMN, dengan besaran Rp13,94 triliun.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, terkendalanya pembebasan lahan kerap menjadi salah satu kambing hitam dalam proyek infrastruktur yang berjalan lambat. Akibatnya, beberapa komitmen kredit tertunda penyerapannya hingga tercatat sebagai undisbursed loan.

 

Hingga akhir 2011, besaran kredit untuk infrastruktur di bank terbesar keempat di Indonesia ini mencapai sekitar Rp35 triliun dari seluruh pembiayaan korporasi yang sebesar Rp57,59 triliun.

 

Bank yang berdiri sejak 1946 ini masih memiliki sejumlah plafon kredit untuk infrastruktur, seperti konstruksi dan transportasi sebesar Rp7,74 triliun, pembangkit listrik Rp6,7 triliun, telekomunikasi Rp3,89 triliun, serta minyak dan gas Rp3,05 triliun. (faa)

 

 

 

 

Sumber