Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono meminta pemda dan DPRD mengurangi intervensi terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan nasional dan multinasional.

 

Boediono mengatakan BUMD harus memulai dikelola secara profesional dan mengurangi intervensi dari pihak eksekutif dan legislatif, karena perannya dalam menggerakan perekonomian lokal sangat dibutuhkan.

 

“Aset BUMD ini besar, jumlahnya tidak main-main. Ini suatu kekuatan ekonomi, dan kemampuan meningkatkan kapasitas keuangan daerah sangat besar perannya,” ujar Boediono saat membuka Munas Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) hari ini.

 

Wapres mengatakan peran perusahaan yang dimiliki pemerintah seperti BUMN atau BUMD masih sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Apalagi, jika perusahaan swasta di suatu daerah atau negara belum mampu berkembang.

 

Namun, lanjutnya, BUMD harus dikelola secara profesional. Pemda harus memberikan ruang yang lebih besar bagi para pegawai yang lebih kompeten dan profesional di tingkat direksi. Boediono juga mengharapkan forum koordinasi BUMD itu juga membuat acuan tata kelola perusahaan daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan manajemen.

 

“Harus ada pegangan, karena BUMD ini variasinya banyak. Ada yang baru mulai ada yang sudah besar, tetapi tetap harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

 

Boediono mengatakan hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan dan legislatif juga harus diatur secara pas. Hal ini untuk menghindari penempatan pejabat yang tidak kompeten dan meminimalisir intervensi dari luar.

 

“Jangan dijadikan tempat penampungan para pejabat. Harus ada hubungan yang pas eksekutif BUMD dengan pemerintahan dan legislatif. Kalau intervensi dari pemilik termasuk dari legislatif terlalu besar, sehingga ruang profesional semakin sempit, akan menyebebakan susah maju,” katanya.

 

Ketua Umum DPP BKSBUMDSI Prabowo Soenirman mengatakan total aset 1.113 perusahaan daerah diperkirakan mencapai Rp500 triliun, namun masih belum memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian nasional karena masih banyak perusahaan yang dikelola secara tidak profesional.

 

Masalah utama yang klasik dihadapi perusahaan daerah adalah intervensi dari eksekutif maupun legislatif sehingga sulit bergerak lebih leluasa.

 

“Total aset kotor itu hampir Rp500 triliun. Sekarang 60% BUMD sebenarnya sudah baik. Namun intervensi itu tetap ada dan masih menjadi problem utama sehingga mereka sulit bergerak untuk maju,” ujarnya. (sut)

 

 

 

Sumber