Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah melihat ada risiko deviasi sekitar 0,2% lebih tinggi dari rencana pelebaran defisit dalam revisi APBN 2012 sehingga defisit anggaran negara tahun ini berpotensi membengkak ke 2,4% terhadap PDB.

 

Seperti diketahui, dalam APBN 2012, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp124 triliun atau 1,5% terhadap PDB. Namun, akibat lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang sudah jauh melampaui asumsi US$90 per barel, maka defisit diusulkan diperlebar menjadi 2,2% dalam percepatan revisi APBN 2012.  

 

"Saya rasa defisit akan melebar, tapi melebarnya 2,2% plus/minus 0,2%. Jadi bisa 2%, bisa 2,4%. Begitu kira-kira," jelas Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo di kantornya, tadi malam. 29 Februari 2012.

 

Untuk menambalnya, kata Agus, akan dilakukan kombinasi pembiayaan. Pertama, dari peningkatan penerimaan negara. Kedua, penghematan anggaran dengan mengurangi belanja-belanja kementerian/lembaga yang tidak prioritas atau mengendalikan subsidi energi.

 

"Yang ketiga penggunaan SAL (saldo anggaran lebih) dan yang keempat mungkin tambahan pinjaman," jelasnya.

 

Menurut Menkeu, perubahan postur APBN 2012, yang tercermin dari deviasi defisit, sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional. Tidak hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonominya akan terkoreksi, tetapi hampir seluruh negara dunia melakukan hal serupa sebagai implikasi dar perlambatan ekonomi global.

 

"Pertumbuhan ekonomi kita juga akan dikoreksi turun, tetapi jangan lupa dalam APBNP nanti tidak hanya berisi program mengkaji pertumbuhan ekonomi, tapi ada juga program mengkaji stimulus dan ada yang stimulus itu untuk infrastruktur," paparnya.

 

Pada kesempatan berbeda, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, menjelaskan kebijakan pemotongan anggaran belanja K/L sebesar Rp22 triliun dan kenaikan harga BBM bersubsidi tidaklah cukup untuk menjaga defisit tetap di level 1,5% PDB. Sebab, kenaikan ICP sudah jauh di atas asumsi US$90 per barel di APBN 2012, yakni rata-rata harian saat ini menembus US$115 per barel.

 

"Dibandingkan dengan asumsi US$90 kan sudah US$25 selisihnya. Sedangkan kami cuma menaikan harga BBM berapa. Itu tidak akan menutup," tuturnya.

 

Intinya, lanjut Bambang, berapapun nanti kenaikan harga BBM bersubsidi atau apapun nanti bentuk subsidinya, tidak berarti menghapus subsidi. Opsi menaikan harga jual BBM Rp1.500 per liter atau mematok subsidi tetap Rp2000 per liter hanya akan mengurangi alokasi anggaran negara untuk subsidi rakyat.

 

"Problemnya subsidinya sendiri sudah naik tinggi. Misalkan, awalnya subsidi 10, kemudian naik jadi 20, sementara kita mau kurangi. Kalau mau ekstrim kan kurangi 20 jadi 0, tapi kan tidak bisa.  Paling yang bisa kita kurangi dari 20 ke 12," contohnya.

 

Tidak hanya subsidi BBM, tambah Bambang, lonjakan ICP juga ikut meningkatkan subsidi listrik. Pasalnya, untuk memroduksi listrik secara nasional, 18% pembangkit masih menggunakan BBM bersubsidi.

 

"Penerimaan bisa naik (karena lonjakan ICP), tapi subsidinya akan tetap lebih besar karena ada subsidi listrik yang tidak ada hubungannya dengan PNBP migas," terangnya.

 

"Dan satu lagi kenapa defisit naik, karena pada saat yang sama pemerintah juga ingin menambah belanja modal, infrastruktus," tandasnya. (faa)

 

 

 

Sumber