Video: Demi Industri Baterai Listrik, Penambang Nikel Genjot Produksi

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini akan mengalami perlambatan seiring dengan koreksi pertumbuhan ekonomi.

 

Fuad Rahmany, Direktur Jendral Pajak, menuturkan jika target pertumbuhan ekonomi 6,7% di APBN 2011 direvisi turun, maka dengan sendirinya pertumbuhan penerimaan pajaknya melambat.

 

 

 

Perlambatan tersebut bukan berarti pemasukan negara dari sektor pajak berkurang karena secara bersamaan program intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilanjutkan.  

 

"Memang (koreksi) pertumbuhan (ekonomi) itu juga sudah mengurangi potensi penerimaan pajak, tapi tidak berarti penerimaannya jadi turun karena kami kan juga melakukan hal-hal lain, intensifikasi dan ekstensifikasi,"jelasnya di gedung Bank Indonesia, Jumat (17/02).

 

Menurutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan sektor penerimaan yang akan paling besar terpengaruh koreksi pertumbuhan ekonomi sehingga akan lebih berat untuk mencapainya. Selain itu, setoran pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak (WP) badan juga akan berpotensi melambat.   

 

"Tapi kan PPh badan harusnya naik karena masih banyak WP badan yang belum bayar pajak. Saya akan mengejar orang yang belum bayar pajak. Masih jutaan orang yang belum bayar pajak," katanya.

 

Terkait ekstensifikasi pajak, Fuad Rahmany menyinggung soal rencana pengenaan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

 

 

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan intensif bagi pelaku UMKM yang selama ini patuh membayar pajak karena dari sisi tarif dan mekanisme pembayaran dan pelaporan menjadi lebih ringan dan mudah.

 

DJP merencanakan akan mengenakan 1% PPN plus 1% PPh kepada pelaku UKM dengan omset antara Rp300 juta-Rp4,8 miliar per tahun. Sementara untuk pelaku usaha mikro hanya dikenakan 0,5% PPh, dengan asumsi omset per tahunnya tidak lebih dari Rp300 juta.

 

"Kami mau berikan fasilitas perpajakan, kemudahan, termasuk dalam mengisi SPT (surat pemberitahuan pajak), cara membayarnya, dan cara menghitungnya.  Itu akan dipermudah," tandas Fuad.

 

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengoreksi target pertumbuhan ekonomi tahun ini, dari 6,7% di APBN 2012 menjadi sekitar 6,5%-6,6%. Faktor perlambatan ekonomi dunia dan dinamika ekonomi domestik menjadi faktor tersebut.

 

Dalam APBN 2012 sendiri, target penerimaan PPN ditetapkan Rp352,9 triliun, sedangkan dari PPh Rp520 triliun. Postur anggaran tersebut mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi 6,7% tersebut. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber