Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

KINERJA ANGGARAN: Belanja Kementerian Perikanan terserap 92%

Recommended Posts

JAKARTA: Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu menghabiskan Rp5,14 triliun, atau terserap hingga 91,69% dari total alokasi dari APBN.

 

Menteri KKP Sharif Sutardjo mengungkapkan sisa anggaran tidak terserap maksimal akibat lambatnya persetuan revisi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) serta pola mekanisme yang membutuhkan waktu lama terkait pemberian hibah luar negeri.

 

“Meski begitu, realisasi anggaran tahun lalu jauh lebih baik ketimbang 2010 yang hanya menyerap 88,52% dari total alokasi APBN,” ungkapnya pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI Senin (13/02).

 

Sharif menambahkan realisasi anggaran tahun lalu dominan tersalurkan untuk bantuan sosial program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang menyentuh 5.312 kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Anggaran yang terserap mencapai Rp 408,23 miliar.

 

KKP berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan PNPM tahun ini hingga Rp 783,52 miliar. Selain itu, jumlah penerima bantuan juga ditargetkan bertambah hingga 84,49% atau sebanyak 9.800 kelompok masyarakat.

 

KKP juga akan fokus mengembangkan sentra-sentra industri yang mengedepankan komoditas unggulan sebagai arah kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan tahun ini.

 

 

 

Menurut Sharif, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis termasuk pengembangan komoditas berorientasi pasar, infrastruktur, teknologi, serta keterampilan pelaku usaha.

 

“Kami akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dengan kemasan serta mutu produk yang terjamin,” jelasnya

 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan pemerintah harus mendorong pengurangan impor ikan-ikan tropis seperti kembung, lele, dan udang. Selain itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal harus menjadi perhatian serius pemerintah.

 

“Negara dirugikan hingga Rp 30 triliun per tahun akibat penangkapan ikan ilegal. KKP harus memperbanyak kapal-kapal pengawasan di perairan Indonesia,” ujarnya. (25/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...