BUMN Peduli, Relawan BNI Bantu Pemulihan Warga Terdampak Bencana Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan dukungan fiskal untuk program ketahanan pangan nasional berupa alokasi anggaran belanja khusus di bidang pertanian senilai Rp41,9 triliun, serta dukungan fiskal dan pembiayaan bagi pengembangan industri pangan.

 

Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan, menjelaskan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu mencapai 14,7%, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3%. Kendati demikian produktivitasnya perlu ditingkatkan lagi mengingat kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun.

 

“Pemerintah sadar dan sepenuhnya memahami bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan yang lebih baik,” jelasnya di ruang kerja, hari ini (08/02).

 

Karenanya, lanjut Anny, isu ketahanan pangan perlu menjadi prioritas karena tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja saja, tetapi lebih kepada kebutuhan penduduk suatu negara. Dia menyebutkanc semakin tingginya jumlah penduduk Indonesia sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan pangan.

 

“Untuk itu kita tidak boleh menggantungkan pangannya dari ketersedian pasokan dunia. Karena itu ketahanan pangan bagi negara-negara yang penduduknya besar menjadi penting,” tegasnya.

 

Wamenkeu memaparkan dalam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai 29 program ketahanan pangan senilai Rp41,9 triliun.

 

Antara lain, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Rp4,1 triliun, program pengelolaan sumber daya air Rp8,2 triliun, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan Rp2,9 triliun, program pencapaian swasembada daging sapi Rp2,6 triliun, serta program pengembangan  dan pengelolaan perikanan tangkap Rp1,3 triliun.

 

Selain itu, ada pula  dana stabilisasi harga pangan Rp2 triliun, dana cadangan beras pemerintah Rp2 triliun, dana cadangan benih nasional Rp400 miliar, serta subsidi pertanian Rp32,8 triliun. "Belanja lain yang terkait subsidi pertanian pada APBN 2012, a.l. bantuan langsung benih unggul (BLBU) Rp1,31 miliar dan bantuan langsung pupuk (BLP) Rp1,92 miliar," paparnya.

 

Dukungan fiskal lainnya, lanjut Anny, bantuan pembiayaan ketahanan pangan  senilai Rp2,1 triliun. Subsidi kredit tersebut terbagi atas kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E) Rp274,8 miliar, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) Rp93,3 miliar, dan imbal jasa penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) Rp706,9 miliar.

 

Sementara untuk insentif perpajakan, tambah Anny, pemerintah menyediakan fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) untuk pengembangan peternakan besar, kecil, dan usaha pemanfataan hutan

tanaman, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52/2011.

 

Selain itu, ada pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk primer pertanian sebagai barang tidak kena PPN, seperti gabah, jagung sagu, kedelai.

 

Ada pula fasilitas bea masuk dalam PP No.31/1997 untuk pembebasan bea masuk impor beras, kacang kedelai, teung terigu, gula, dan produk-produk turunannya. Fasilitas ini diberikan untuk melindungi

kepentingan produsen domestrik.

 

“Sebetulnya insentif itu sudah banyak diberikan. Sekarang bagaimana insentif tersebut bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

 

Menurutnya, insentif tidak berdampak signifikan jika tidak ada pihak yang memanfaatkan. Namun, terlepas dari itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya tambahan insentif jika memang dibutuhkan untuk menunjang ketahanan pangan. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Store Builder | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber