Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

 

 

JAKARTA : Opsi pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mendesak untuk diputuskan dan dilakukan segera oleh pemerintah guna memastikan volume 40 juta kiloliter tidak terlampaui.

 

Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan, menjelaskan prioritas kebijakan energi pemerintah saat ini adalah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik 10% per 1 April, sesuai dengan amanat UU APBN 2012.

 

“Kalau bisa, cepat jalanlah karena sudah mendesak, belanja subsidi cukup besar, serta ICP akhir-akhir ini sudah mencapai US$100 per barel,” jelasnya Rabu 8 Februari 2012.

 

Akan tetapi, lanjut dia, seiring dengan maasih berlangsungnya pembahasan dengan Komisi VII DPR, maka tidak menutup kemungkinan opsi lain yang pada akhirnya diterapkan. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alternatif kebijakan, a.l. melepas harga jual dan mematok nilai subsidi energi pada besaran tertentu.

 

“Kami tidak menutup opsi lain sepanjang opsi tersebut baik. Karena kami memang ingin subsidi listrik dan BBM well targeted sehingga opsi-opsi itu ada di meja untuk dibahas (bersama DPR),” ujarnya.

 

Pada intinya, kata Wamenkeu, pemerintah dan DPR akhirnya akan memilih kebijakan energi yang memberikan keuntungan besar dan ongkos yang paling rendah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak ke depannya terhadap inflasi, kemiskinan dan kondisi sosial.

 

“Selama menunggu proses itu berjalan, tentunya kita harus menggunakan energi dengan hemat dan kuotanya (BBM bersubsidi) di APBN 40 juta kiloliter itu harus dijaga. Yang paling penting juga mengecek kebocoran-kebocoran baik di pusat maupun daerah,” tuturnya.

 

Anny menambahkan pemerintah telah menyiapkan dokumen kebijakan alternatif ataupun rencana perubahan APBN 2012, yang bisa sewaktu-waktu diajukan dan dibahas bersama dengan DPR. Rancangan kebijakan dan perubahan APBN tersebut belum final dan masih mungkin dikaji kembali di internal pemerintah, menyesuaikan dengan kondisi

perekonomian terkini.

 

“Kemenkeu siapkan dokumen dan exercise opsi-opsinya, karena kepentingan kami untuk melihat perubahan asumsi makro. Termasuk mengantisipasi ICP naik, yang akan menyebabkan beban subsidi tinggi.”

 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR untuk segera memutuskan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

 

Kebijakan tersebut diharapkan dilakukan segera, tepat pada waktunya, agar tidak menimbilkan beban tambahan terhadap APBN 2012.

 

“Seharusnya (pembahasan dengan DPR) selesai Januari. Kalau itu belum selesai tentu ada dampaknya ke APBN . Makanya kami sekarang lagi mewaspadai untuk kemungkinan APBN perubahan (dipercepat),” tegasnya. (bas)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Store Builder | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber