Cara menonaktifkan akun shopee spinjam

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Pemerintah pesimistis kebijakan tarif dasar listrik dan pembatasan BBM bersubsidi dapat diterapkan pada 1 April. Untuk mengantisipasi kegagalan skenario tersebut pengajuan APBN-P 2012 akan dipercepat.

 

“Biasanya kan (RAPBNP) diajukan di Juni-Juli. Tetapi dengan kondisi seperti ini, saya mewaspadai untuk mengajukan di awal,” ujar Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo di kantornya, Jumat 3 Februari 2012.

 

Menurut dia, fokus utama revisi APBN 2012 adalah mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), produksi (lifting) minyak, dan target penerimaan dan rencana belanja. Percepatan revisi APBN 2012 diupayakan untuk mengantisipasi kegagalan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10% dan pembatasan BBM bersubsidi per 1 April nanti.

 

“Sekarang ada kemungkinan TDL yang seharusnya dinaikan, tidak dinaikan. Karena tidak jalan kami mewaspadai dan kami akan mengusulkan untuk ada APBNP, supaya kami bisa me-review kembali semua penerimaan dan pengeluaran supaya  anggaran tetap dalam kondisi yang sehat, kredibel, dan suistainable,” tuturnya.

 

Agus mengatakan asumsi ICP US$90 per barel di APBN 2012 sudah waktunya diubah mengingat rata-ratanya saat ini berkisar US$100-US$110 per liter. Demikian pula dengan produksi minyak, dari target 950.000 barel per hari ternyata kemampuannya tidak mencapai itu.

 

“Oleh karena itu kami memberikan indikasi bahwa sesuatu yang ingin kami lakukan sebagai tindak lanjut dari APBN 2012 tidak jalan.” 

 

Dalam APBN 2012, teralokasi anggaran untuk subsidi listrik dan subsidi BBM masing-masing sebesar Rp45 triliun dan Rp123,6 triliun. Porsi anggaran tersebut sudah memperhitungkan adanya kenaikan TDL sebesar 10%, pembatasan BBM bersubsidi, dan konversi BBM ke bahan bakar gas.

 

“Seharusnya paling lambat akhir Januari sudah keluar persetujuan dari DPR mengenai rencana kenaikan TDL 10% per 1 April. Namun sampai saat ini belum ada keputusan,” kata Menkeu.

 

Karena itu, lanjut Agus, potensi pembengkakan subsidi semakin nyata sehingga mengancam defisit 1,5% PDB di APBN 2012. Konsekuensinya, Menkeu mempertimbangkan untuk melakukan pemotongan belanja pemerintah pusat guna menutup kebutuhan subsidi yang akan semakin besar tersebut.

 

“Kalau hal-hal yang kami kemukakan tidak terjaga, bisa-bisa tidak cukup defisit 1,5% PDB. Dan kami tidak ingin hal ini menjadi tidak terjaga. Kalau nanti ada pemotongan-pemotongan belanja, tentu nanti akan ada satu kesepakatan, kemudian kami akan bawa ke DPR untuk dikaji ulang dan disepakati ulang,” jelasnya.

 

Sejak November tahun lalu, kata Menkeu, pihaknya sudah menyiapkan rancangan perubahan APBN 2012. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan akan krisis global yang bisa berdampak terhadap perekonomian nasional.

 

“Kalau kami melakukan APBNP, kami akan selalu menjaga kesehatan fiskal dan moneter, kami akan jaga sektor riil supaya bergerak terus, supaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang 6,7%. Dan kami pun akan menjaga masyarakat dengan jaminan sosial,” tegasnya.(bas)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate Script | Android Games | Hud Software

 

Sumber