Cara menghubungi CS dana cepat

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ada potensi tambahan inflasi pada tahun ini sekitar 0,6% jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikan Rp1000 per liter. Sementara untuk rencana kenaikan tarif dasar listrik, akan berdampak langsung terhadap inflasi sekitar 0,18%.

 

Djamal, Deputi bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, menuturkan potensi tambahan inflasi dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan lebih besar dibandingkan kebijakan

pembatasan.

 

Apabila kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1000 per liter yang dipilih pemerintah, maka akan berdampak langsung terhadap inflasi sekitar 0,5%-0,6%.

 

“Kalau (BBM bersubsidi) naik Rp1.000 akan menambah inflasi 0,5%-0,6%, on top (dari inflasi umum). Itu dampak langsungnya. Ada dampak tidak langsungnya. Kalau naiknya Rp1.500, dampaknya antara 0,8%-0,9%. Ini itungan terbaru bulan Januari ini,” jelas Djamal di kantornya, hari ini (01/02).

 

Dampak tidak langsungnya, kata Djamal, baru akan terasa puncaknya dalam satu atau dua bulan setelah kenaikan harga BBM dilakukan.

 

Sementara jika pembatasan BBM bersubsidi yang akhirnya diterapkan pada April mendatang, maka dampaknya terhadap inflasi akan lebih rendah.

 

“Tapi sulit ya, karena kami harus menghitung jumlah kendaraan, berapa premium dihabiskan selama ini berdasarkan data Kementerian ESDM. Yang sekarang saya omongin itu adalah kenaikan harga. Kalau pembatasan, simulasinya agak ribet,” tuturnya.

 

Menurutnya, untuk melihat dampak dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, maka harus dihitung pula probabilitas pengalihan pengguna premium ke pertamax.

 

Selain itu, potensi peralihan penggunaan kendaraan, dari mobil ke kendaraan umum atau jenis kendaraan lain, juga harus diperhitungkan. “Sudah ada simulasi, tapi belum tepat betul.”

 

Di samping kebijakan BBM, kata Djamal, rencana kenaikan TDL sebesar 10% pada April mendatang juga bisa berdampak langsung terhadap meningkatnya inflasi sekitar 0,18%.

 

Kajian tersebut belum memperhitungkan dampak tak langsungnya yang berkisar 1-1,5 kali dari dampak langsungnya. “Jadi kalau dihitung dampak totalnya 1,5 kali 0,18% ditambah 0,18%.”

 

Pembatasan BBM

Pada kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro cenderung bertahan pada opsi pembatasan BBM bersubsidi ketimbang melakukan penyesuaian harga.

 

Kebijakan tersebut perlu dilakukan segera, meski belum sempurna dan ada kesalahan awalnya, demi penghematan anggaran dan pengelolaan subsidi yang lebih baik ke depannya.

 

“Kan penghematan tidak berhenti hanya di Jawa-Bali dan baru April dilakukan, maka wajar ada kesalahan. Tapi tahun depan kan wilayahnya lebih luas, setahun penuh, kemudian kebocoran makin kecil, maka lama-lama kita punya penghematan yang permanen,” katanya.

 

Dengan kebijakan pembatasan BBM, kata Bambang, maka pengelolaan subsidi BBM akan lebih bagus. Ketimbang jika kembali menyesuaikan harga, maka masyarakat tetap akan membeli BBM lebih murah karena selisihnya ditutup pakai uang negara.

 

“Orang tetap akan beli (BBM bersubsidi) dan volumenya akan melewati yang kita perkirakan seperti 2011. Pasti itu.”

 

Menurutnya, wacana konversi BBM ke gas menjadi faktor yang membuat bias arah kebijakan subsidi BBM. Dia berharap pemikiran agar masyarakat pemilik mobil pribadi menggunakan bahan bakar gas tidak sampai membatalkan rencana pembatasan BBM bersubsidi.

 

“Jangan sampai faktor tambahan ini menggagalkan semuanya. Yang namanya (konversi) gas dalam jangka panjang harus dilakukan, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya subsidi. Menurut saya harus langsung dipindah ke gas, tidak usah peduli harga premium. Makanya terkesan dadakan karena kebijakan lama itu tidak segera dilakukan,” tandasnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate Script | Android Games | Hud Software

 

Sumber