Jasa Poles Marmer Terbaik Bikin Lantai Bersinar

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan merevisi sistem penetapan upah minimum agar sepenuhnya ditentukan melalui mekanisme tripartit.

 

Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kepastian mengenai sistem pengupahan sangat penting untuk menjaga daya saing industri di Indonesia.

 

"Jadi bermasalah kalau pengupahan diatur melalui tekanan politik, harus mengacu pada tripartit," katanya saat membuka Rakernas Kementerian Perindustrian, hari ini (01/02).

 

Hatta menjelaskan saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai peraturan mengenai ketenagakerjaan untuk merevisi sistem pengupahan.

 

Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan penetapan upah minimum tidak bisa lagi diserahkan kepada kepala daerah.

 

"Saya sendiri berpendapat tripartite, bipartite itu harus diperkuat. Kalau bisa, menjadi instansi terakhir untuk membuat keputusan tentang pengupahan," katanya.

 

Menperin menambahkan dengan penguatan forum tripartit, perdebatan mengenai tingkat upah bisa difokuskan ke wadah tersebut hingga tidak menimbulkan ekses demonstrasi buruh atau sengketa hukum.

 

Perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, lanjutnya, bisa berdiskusi sekeras mungkin di dalam dewan pengupahan hingga tercapai kesepakatan bersama tanpa rembesan kepentingan politik.

 

"Kalau masih ada peluang, itu akan digunakan untuk kepentingan politik masing-masing. Makanya, kunci di forum dewan pengupahan supaya tidak ada unsur kepentingan lain," kata Hidayat. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate Script | Android Games | Hud Software

 

Sumber