IHSG Berpotensi Lanjut Turun Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI merekomendasikan agar Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan pengawasan keuangan negara melalui audit berbasis risiko agar penyerapan anggaran di kementerian/lembaga negara semakin baik.

 

Ismet Ahmad anggota BAKN DPR-RI merekomendasikan agar BPK meningkatkan kapasitas auditnya dengan menggelar audit berbasis risiko atau risk based audit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

 

 

 

Audit yang berbasis risiko ini diharapkan dapat mengantisipasi masalah penyerapan annggaran sebelum realisasi dijalankan.

 

 

"Misalnya didasarkan pada indikator anggaran dalam RAPBN, data empiris tahun anggaran yang lalu, dan penyimpangan-penyimpangan yang lalu," ujar Ismet dalam diskusi ‘Analisis Kritis tentang Rendahnya Penyerapan Anggaran Negara’, hari ini.

 

 

BAKN juga merekomendasikan agar BPK menyelenggarakan audit kinerja untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran, mencari solusi pendorong serapan, dan mengutamakan audit pada K/L dengan serapan yang rendah.

 

 

 

Selain itu, BPK juga diminta memperketat audit terhadap anggaran program-program pro-rakyat.

 

 

Ketua BAKN DPR-Ri Ahmad Muzani juga menilai perlunya pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga negara meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

 

 

 

BAKN mengkritisi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sebagai potensi tidak efisiennya penggunaan uang rakyat.

 

 

 

Untuk belanja modal, misalnya, dalam satu bulan terakhir 2011 lalu, belanja modal meningkat sekitar Rp50 triliun.

 

 

“Anggaran meningkat, serapan juga meningkat, tapi transparansi dan akuntabilitas itu hal yang tidak boleh kita abaikan. Rendahnya sumber daya manusia jadi tantangan, karenanya dibutuhkan capacity building untuk pengelola anggaran pemerintah,” ujarnya.

 

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiqurachman Ruki mengungkapkan berdasarkan audit BPK  terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dalam kurun waktu 2004-2010 rata-rata penyerapan anggaran pemerintah cukup baik, yakni 95,82%.

 

 

 

Namun, terbukti penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun, terutama pada November-Desember.

 

"Secara akumulasi memang tidak terlalu jelek, bahkan menurut saya sudah baik. Tapi bagaimana porsi penyerapannya yang akhir tahun ini yang harus diperbaiki,"ujarnya.

 

Taufiqurachman juga menyoroti soal rendahnya belanja modal yang dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan, rata-ratanya hanya 71,38%. Realisasi ini terbilang rendah dibandingkan rata-rata realisasi belanja barang 85,69% dan belanja bantuan sosial 79,91% pada periode tersebut.

 

 

 

Temuan BPK mencatat belanja modal paling rendah terjadi pada 2005 58,24%, dan penyerapan tertinggi terjadi pada 2009, yakni 103,39%.

 

 

APBN-P yang disahkan dan dicairkan mendekati akhir tahun, lanjut Taufiqurrahman, juga turut mempersulit kementerian/lembaga sebagai eksekutor anggaran.

 

 

 

Namun, anggota BPK mengapresiasi percepatan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga program dan kegiatan di kementerian/lembaga, idealnya, dapat dilaksanakan lebih awal.(api)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber