Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah dengan Bank Indonesia pertimbangkan dua opsi untuk sistem pembiayaan infrastruktur antara membentuk lembaga baru atau memperkuat lembaga serupa yang telah beroperasi.

 

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan kebutuhan untuk memiliki lembaga pembiayaan untuk proyek infrastruktur memang sangat mendesak tapi perlu kajian untuk merealisasikannya karena menyangkut soal dasar hukum dan kajian mendalam sehingga lembaga menjadi kuat dalam operasional.

 

"Soal kajian berkembang pilihan antara membentuk lembaga baru dalam bentuk bank infrastruktur atau non bank dan memperkuat lembaga yang sudah ada seperti SMI, IIF dan Lembaga Penjaminan Infrastruktur. Ini masih didalami lagi," ujarnya seusai menyampaikan presentasi hal itu bersama Menko Prekonomian Hatta Rajasa dalam Sidang Kabinet Terbatas di Istana Presiden, hari ini 25 Januari 2012.

 

Keduanya diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kajian soal wacana pembentukan bank infrastruktur untuk mendukung implementasi proyek infrastruktur yang sudah terdokumentasi dalam MP3EI.

 

Menurut Darmin, pemerintah dan BI tidak ingin pengalaman Bank Bapindo di masa lalu sebagai bank yang dibentuk pemerintah untuk bank  infstruktur dan pembangunan gagal dalam implementasinya.

 

Untuk itu, lanjutnya, apapun bentuk kelembagaan untuk pembiayaan infrastruktur yang akan terbentuk harus menjadi lembaga yang kuat dan efektif dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang sudah

dicanangkan pemerintah.

 

Darmin menambahkan dari segi iklim ekonomi, pembentukan bank atau lembaga pembiayaan non bank yang baru lebih memungkinkan pada saat ini.

 

Dalam hal ini, lanjutnya, sistem pengawasan perbankan nasional sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan era Bank Bapindo beroperasi dan posisi rating utang Indonesia yang sudah mencapai Investment Grade.

 

Menurut dia, klaim itu berdasarkan penilaian lembaga internasional sehingga penilaian itu bisa menjadi pegangan pada tingkat global.

 

"Kalaupun kita mencari pendanaan untuk lembaga itu dari surat utang global akan lebih mudah dan murah sekaligus dipercayai karena Indonesia sudah mencapai level Investment Grade."

 

Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan kebutuhan untuk memiliki lembaga pembiayaan khusus infrastruktur merupakan suatu keharusan karena hampir semua negara di dunia memiliki bank pembangunan yang kini tidak lagi dimiliki oleh Indonesia setelah era Bank Bapindo kolaps dan digabung menjadi Bank Mandiri.

 

Sementara itu, Menko Perekonomian mengatakan pemerintah terus mendorong adanya dukungan sistem pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai Rp170 triliuan dari Rp4.000 triliun dana yang dibutuhkan untuk program MP3EI.

 

Dalam hal ini, lanjutnya, berkembang gagasan untuk menyediakan dana dari beberapa sumber yang memungkinkan, seperti alokasi APBN dan dana gabungan partisipasi BUMN.

 

Menurut Hatta, kebutuhan bank atau lembaga pembiayaan infrastruktur tidak saja untuk proyek-proyek yang masuk dalam MP3EI, tapi juga bisa untuk proyek non MP3EI.

 

Dengan begitu, lanjutnya, sasaran dari operasional lembaga pembiayaan khusus itu akan lebih luas untuk mendorong pembangunan di Indonesia. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber