Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah belum memiliki program khusus penanggulangan kemiskinan sebagai dampak kebijakan penghematan subsidi energi yang rencananya dilakukan pada April 2012.

 

Ceppie Kurniadi Sumadilaga, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengaku belum memiliki kajian untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah kemiskinan akibat meningkatnya beban energi masyarakat.

 

"Kalau untuk itu [kompensasi pembatasan subsidi energi untuk rakyat kecil] belum ada yang up to date. Masih dalam pembahasan di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian," jelas Ceppie kepada Bisnis hari ini.

 

Dia menjelaskan pemerintah masih menyiapkan program terbaru terkait penanganan tingkat kemiskinan. Bukan saja jika beban harga energi meningkat, lanjut dia, tetapi juga jika terjadi krisis ekonomi global yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap kelompok miskin.

 

Kendati demikian, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan pemerintah melakukan perluasan lingkup penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2012. Adapun PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah berlaku sejak 2007 silam.

 

"PKH akan semakin diperluas coverage-nya dari 1,1 juta rumah tangga sasaran miskin pada 2011, menjadi 1,5 juta di 2012. Jadi berbeda bukan BLT bentuknya," ujar Agus.

 

Program PKH bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Hal ini berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

 

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Rudi Soeprihadi menuturkan pada 2014 pemerintah bahkan menargetkan penerima PKH akan sebanyak 3 juta rumah tangga miskin. Dia juga menegaskan program BLT tidak diagendakan pada tahun ini.

 

Adapun pemberian PKH bergantung pada struktur keluarga. Pada umumnya, setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sekitar Rp800.000-Rp2,2 juta per tahun. "Jadi rata-rata per keluarga akan mendapat Rp1,34 juta per tahun," lanjut Rudy.

 

Dalam menentukan penerima dana PKH, pemerintah memverifikasi informasi melalui sistem informasi manajemen yang fokus terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan. Misalnya, keluarga tersebut memiliki balita, atau terdapat ibu hamil di dalamnya. Dari sisi suplai, sambung Rudi, Kabupaten tempat tinggal penerima PKH juga sudah harus menyediakan fasilitas kesehatan.

 

Lana Soelistyaningsih, Ekonom Samuel Sekuritas, mengimbau pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan agar dana tersalurkan ke pihak yang tepat dan efektif. Dia menyarankan pemerintah menggunakan data kemiskinan terkini dari Badan Pusat Statistik untuk mengoptimalkan akurasi penerima bantuan.

 

"Bantuan langsung apapun akan efektif asalkan alokasi penerimaannya tepat sasaran. Misalkan keluarga yang berpenghasilan di bawah 1% bisa mendapatkan bantuan langsung," tutur Lana.(sut)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber