Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat menuding penggunaan anggaran kebijakan Bank Indonesia tak akuntabel karena tidak ada pembahasan dan pelaporan secara transparan. Legislatif tak bisa menyentuh ranah anggaran tersebut karena dilindungi undang-undang.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan selama ini pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) hanya sebatas pos operasional. Namun, pada pos kebijakan tak ada pembahasan, meskipun menyedot anggaran terbesar dibandingkan lainnya.

 

Menurutnya, pembahasan anggaran kebijakan dilindungi oleh UU Bank Indonesia, sehingga memberikan keleluasaan kepada bank sentral dalam menyusun sendiri anggaran meskipun tidak disetujui oleh legislatif.

 

“Ini yang membuat tak akuntabel. BI bisa berjalan sendiri meskipun tanpa persetujuan DPR, karena bunyi UU begitu. Ini yang akan kami minta pertanggungjawabannya,” ujarnya di sela-sela rapat dengan Badan Supervisi Bank Indonesia, pagi ini, 24 Januari 2012.

 

Berdasarkan UU Bank Indonesia disebutkan bahwa hingga batas 31 Desember ATBI tidak mendapat persetujuan dari legislatif, bank sentral dapat memakai anggaran kebijakan sebelumnya. Klausul tersebut berbeda dengan rancangan APBN.

 

Harry meminta skema pembahasan ATBI sama dengan APBN. Hal tersebut, sambungnya, untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi bank sentral. “Bisa saja BI melangkah tanpa persetujuan DPR, tetapi secara psikologis ini akan menjadi benturan politik kedepan,” paparnya.

 

Menurutnya, sejauh ini legislatif baru mengesahkan anggaran pada pos operasional, sedangkan pada pos kebijakan disetujui besarannya, tetapi akan dibahas detail pengeluaran pada bulan ini. Pembahasan itu sendiri tidak akan mempengaruhi ketetapan sebelumnya.

 

Anggaran yang disetujui pada pos operasional sebesar Rp5,231triliun, turun tipis 0,68% jika dibandingkan anggaran tahun ini Rp5,267 triliun. Namun, pada pos gaji dan penghasilan pegawai meingkat 7,42% menjadi Rp2,134 triliun mengurangi pos pengembangan dan pemeliharaan sumberdaya manusia.

 

Adapun anggaran kebijakan yang disetujui sebesar Rp41,6 triliun, lebih rendah 7,74% dari periode sebelumnya. Namun, detail pengeluaran baru akan dibahas bulan ini. Anggaran kebijakan biasanya dipakai untuk dana mencetak uang, stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter lainnya. (Faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber