Cara menghubungi CS dana cepat

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Masalah infrastruktur kembali menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi pada level yang rendah pada tahun ini.

 

Latif Adam, Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memperkirakan perekonomian Indonesia pada tahun ini akan tumbuh di kisaran 6,5%.

 

Pertumbuhan tinggi tersebut akan diimbangi dengan inflasi yang meningkat hingga menyentulh level 5,5%-6,5%. Hal itu merupakan indikasi bahwa pemanasan ekonomi (over heating) kembali terjadi di Tanah Air.

 

Gangguan distribusi barang dan jasa yang mulai terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan Merak, Banten dan Pantai Utara Jawa akibat banjir, kata Latif, merupakan contoh dari keterbatasan infrastruktur dalam mendukung geliat perekonomian.

 

“Karena itu perlu ada diversifikasi pusat-pusat produksi. Menurut saya sudah saatnya kita melakukan distribusi pusat-pusat ekonomi,” tuturnya dalam acara Indonesia’s Infrastructure Outlook 2012, hari ini.

 

Menurut Latif, kurangnya dukungan infrastruktur terhadap perekonomian bisa dilihat dari lambatnya realisasi anggaran infrastruktur pemerintah. Contohnya tahun lalu, di mana per 30 September, penyerapan anggaran infrastruktur baru 30% dari total pagu APBNP.

 

“Implikasinya ongkos berusaha menjadi mahal. Perusahaan di Indonesia mengeluarkan biaya transportasi sekitar 30% dari total biaya produksi, jauh lebih tinggi dari biaya beberapa negara competitor, seperti China yang hanya sekitar 12%,” paparnya.

 

Menurut Bank Dunia, kata Latif, sebanyak 900 perusahaan yang disurveinya mengaku kehilangan 4% dari total penjualan per tahun karena masalah transportasi dan 6% karena masalah energi. "Intinya, dibandingkan beberapa negara, infrastruktur Indonesia relatif tertinggal.”

 

Emma Sri Martini, Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), mengungkapkan total kebutuhan dana infrastruktur selama periode 2010-2014 mencapai Rp1.429 triliun.

 

 

 

Sementara kapasitas APBN untuk bisa menutupnya hanya sebesar Rp511 triliun, sedangkan yang

berasal dari kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) hanya Rp407 triliun.

 

“Ini fakta yang harus dihadapi bahwa pemerintah tidak punya anggaran cukup untuk mendukung infrastruktur tumbuh,” katanya.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber