PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan menertibkan APBN karena penggunaan anggarannya dinilai tidak efisien. Kebanyakan tambahan aliran dana dari pemerintah lebih digunakan untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin yang sebenarnya bisa dilakukan penghematan.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jika diperlukan akan menginstruksikan adanya moratorium untuk belanja yang dinilai bisa ditunda, kemudian dialihkan untuk belanja modal dan barang, serta upaya untuk mengurangi kemiskinan.

 

"Belanja pegawai atau anggaran rutin itu ada yang tidak efisien, masih terlalu tinggi. Saya instruksikan nanti kalau perlu kita bikin moratorium untuk spending yang  bisa kita tunda,"  kata Presiden Yudhoyono dalam pengarahan kepada perwira tinggi Polri hari ini.

 

Untuk itu, Presiden Yudhoyono dalam kesempatan tersebut meminta perhatian dari para kementerian dan lembaga serta  daerah untuk  melakukan penertiban APBN tersebut.

 

"Tambah anggaran, tambah belanja, tapi alirannya malah yang belanja pegawai dan kegiatan rutin yang sebenarnya sangat bisa dihemat," katanya.

 

Kepala Negara mengingatkan apalagi sejumlah kewajiban mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian dari dana yang ada di APBN.  Dana APBN pada 2012 sebesar Rp1.435 triliun, 20% dialokasikan untuk pendidikan, 15% untuk membayar utang,

 

Selain itu, sekitar 15% dari APBN dialokasikan untuk kucuran berupa subsidi BBM, listrik, dan lainnya. Dana yang dialirkan ke daerah, seperti dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana bantuan khusus bisa mencapai 30%. (tw)

 

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber